Persoalan Khas UMK dalam Memenuhi Kewajiban Sertifikasi Halal
Kewajiban sertifikasi halal menuntut bukti, bukan sekadar keyakinan pelaku usaha. Bagi UMK, beban administrasi dan penelusuran bahan menjadi titik beratnya.
UMKM
Berita
Berita & Artikel
Kabar kebijakan, panduan teknis, dan dinamika industri halal.
126 hasil
Industri & Ekspor
Industri dan Ekspor Halal: Titik Kritis Bahan yang Menentukan
Bagi industri berorientasi ekspor, titik kritis bahan bukan sekadar urusan administrasi. Ia menentukan apakah produk lolos verifikasi di pasar tujuan.
Kebijakan & Regulasi
Isi Kepka BPJPH 57/2021: Lima Kriteria SJPH dan Konsekuensinya
Kepka BPJPH 57/2021 memuat lima kriteria Sistem Jaminan Produk Halal yang harus dipenuhi pelaku usaha, mulai dari komitmen hingga pemantauan dan evaluasi.
Panduan Sertifikasi
Menyiapkan Dokumen Teknis Sertifikasi Halal Tahap demi Tahap
Panduan menyusun dokumen teknis sertifikasi halal, dari daftar bahan, titik kritis, hingga kesiapan audit di LPH.
Titik Kritis Bahan
Membedah Titik Kritis Bahan dari Nama Generik di Label
Label sering hanya menulis "enzim" atau "shortening". Bagi pelaku usaha, nama generik adalah titik awal penelusuran, bukan jawaban akhir.
UMKM
Kendala UMK dalam Sertifikasi Halal dan Solusi Praktisnya
UMK menghadapi kendala khas dalam sertifikasi halal: keterbatasan sumber daya, titik kritis bahan, dan pemahaman regulasi. Kenali persoalannya dan langkah praktisnya.
Industri & Ekspor
Titik Kritis Bahan dan Daya Saing Ekspor Produk Halal
Bagi industri berorientasi ekspor, sertifikat halal bukan sekadar kewajiban. Titik kritis bahan menentukan apakah produk bisa masuk pasar halal global.
Kebijakan & Regulasi
Apa Isi PP 42 Tahun 2024 dan Konsekuensinya bagi Pelaku Usaha
PP 42 Tahun 2024 menggantikan PP 39/2021 dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Aturan ini menyentuh langsung posisi Lembaga Pemeriksa Halal dan Auditor Halal.
Panduan Sertifikasi
Urutan Langkah Sertifikasi Halal dari Pendaftaran sampai Terbit
Panduan urutan langkah sertifikasi halal: dari pendaftaran, pemeriksaan LPH, sidang fatwa, hingga sertifikat diterbitkan BPJPH.