Yang paling sering ditanyakan

Untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan milik usaha mikro dan kecil, batasnya 17 Oktober 2026. Usaha menengah dan besar untuk kelompok yang sama sudah wajib sejak 17 Oktober 2024. Kelompok obat tradisional, suplemen, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan juga jatuh tempo 17 Oktober 2026.

Jalur reguler melibatkan pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan penetapan kehalalan oleh Komisi Fatwa MUI. Jalur self-declare (pernyataan halal) hanya untuk usaha mikro dan kecil dengan produk berisiko rendah dan bahan yang sudah pasti halal, diverifikasi oleh Pendamping PPH dan ditetapkan oleh Komite Fatwa Produk Halal.

Untuk jalur reguler, biaya permohonan layanan Rp300.000 (pendaftaran, pemeriksaan dokumen, dan penerbitan sertifikat Rp200.000; penetapan kehalalan Rp100.000), ditambah biaya pemeriksaan LPH yang besarnya bergantung pada jumlah fasilitas produksi, mandays, dan perjalanan. Untuk UMK jalur reguler, praktik umum total sekitar Rp650.000. Biaya ini dibayarkan ke BPJPH, terpisah dari jasa pendampingan kami.

Tidak. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI (jalur reguler) atau Komite Fatwa Produk Halal (self-declare). Peran kami adalah menyiapkan sistem, dokumen, dan pendampingan agar proses Anda lolos.

Bergantung kesiapan dokumen Anda. Jalur self-declare untuk UMK bisa selesai dalam 2–4 minggu bila berkas lengkap. Jalur reguler umumnya 1,5–3 bulan, dengan porsi waktu terbesar pada penyusunan daftar bahan dan penelusuran dokumen pendukung dari pemasok.

Sertifikat halal berlaku selama produk dan bahannya tidak berubah. Namun Anda wajib melaporkan setiap perubahan bahan, pemasok, atau proses produksi ke BPJPH, dan wajib memelihara SJPH. Perubahan yang tidak dilaporkan bisa membuat sertifikat gugur.