Menyiapkan Dokumen Teknis Sertifikasi Halal Tahap demi Tahap

Banyak pelaku usaha gagal bukan karena produknya bermasalah, tetapi karena dokumen teknisnya tidak siap. Artikel ini memandu langkah penyiapan dokumen tahap demi tahap, dengan fokus pada bahan dan titik kritis.

Langkah 1: Susun daftar bahan lengkap

Mulai dari daftar bahan yang benar-benar dipakai, bukan yang tertulis di label promosi. Untuk setiap bahan, catat nama dagang, nama generik, produsen, dan negara asal.

Pisahkan bahan menjadi dua kelompok: bahan utama dan bahan tambahan. Bahan tambahan sering luput, padahal justru di situ titik kritis bersembunyi, misalnya bahan pewangi, penjernih, atau pelarut perisa.

Langkah 2: Tandai bahan yang perlu dokumen tambahan

Tidak semua bahan butuh dokumen ekstra. Yang perlu perhatian adalah bahan yang statusnya bergantung pada sumber. Beberapa contoh dari daftar titik kritis:

• Alkohol / etanol — statusnya bergantung sumber, kadar, dan tujuan penggunaan. Bisa dipakai sebagai pelarut perisa, pewarna, atau pengawet, dan muncul pada produk fermentasi serta obat cair.
• Ekstrak vanili — standar industrinya memakai etanol sebagai pelarut ekstraksi, sehingga perlu keterangan pelarut yang dipakai.
• Parfum / bahan pewangi — umumnya berpelarut alkohol tinggi dan dapat memuat musk hewani.
• Isinglass — bahan penjernih dari gelembung renang ikan, umum dipakai pada bir dan anggur, serta sebagian jus kemasan.

Untuk bahan-bahan ini, siapkan dokumen sumber: keterangan produsen, sertifikat halal bahan, atau spesifikasi teknis yang menyebut asal bahan dan pelarutnya.

Langkah 3: Siapkan alternatif bila bahan tidak lolos

Dokumen teknis yang baik sudah memuat rencana penggantian. Beberapa alternatif yang tersedia di pasaran:

• Pelarut nabati non-alkohol, atau etanol sintetis/industri dengan dokumen sumber dan kadar yang telah diverifikasi LPH.
• Vanili bubuk, vanillin sintetis, atau ekstrak vanili berpelarut air/gliserin bersertifikat halal.
• Parfum non-alkohol atau musk sintetis bersertifikat halal.
• Bahan penjernih nabati seperti bentonit atau karagenan untuk produk minuman non-alkohol.

Langkah 4: Petakan alur proses dan titik kontaminasi

Setelah bahan siap, petakan alur produksi dari penerimaan bahan sampai pengemasan. Tandai titik yang berpotensi kontak dengan bahan tidak halal, misalnya alat bersama, jalur produksi bergantian, atau penyimpanan campur.

Untuk setiap titik, tuliskan pengendalian yang dilakukan: jadwal pencucian, pemisahan alat, atau pemisahan ruang. Dokumen ini yang akan diminta saat audit di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Langkah 5: Lengkapi dokumen sistem

Selain dokumen bahan dan proses, siapkan dokumen sistem yang menunjukkan konsistensi. Ini mencakup kebijakan halal, daftar personel yang bertanggung jawab, prosedur pembelian, dan catatan pelatihan internal.

Jika perusahaan menunjuk Penyelia Halal, pastikan kompetensinya terdokumentasi. Peran ini yang menjalankan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sehari-hari.

Langkah 6: Periksa kesiapan sebelum mendaftar

Sebelum mendaftar, lakukan pemeriksaan mandiri. Beberapa hal yang sering menjadi temuan:

1. Daftar bahan tidak cocok dengan formulasi terbaru.
2. Dokumen pemasok sudah kedaluwarsa.
3. Alur proses tidak menggambarkan praktik di lapangan.
4. Catatan pembersihan tidak tersedia untuk titik kontaminasi.

Perbaiki temuan ini lebih dulu. Pendaftaran dan pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan BPJPH, dan LPH yang memeriksa harus terakreditasi sesuai pedoman yang berlaku, termasuk yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012.

Peran regulasi sebagai rujukan

Dua regulasi yang relevan untuk dipahami pelaku usaha adalah PP 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mengatur antara lain tata cara akreditasi LPH dan pengangkatan Auditor Halal, serta Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH, yang menetapkan jenis layanan beserta persyaratan dan jangka waktunya.

Perlu diingat, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, sedangkan sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH.

Penutup

Dokumen teknis yang rapi memangkas waktu perbaikan dan mengurangi risiko temuan saat audit. Untuk merapikan seluruh kriteria SJPH, mulai dari registri bahan, titik kritis, hingga audit internal, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat membantu menyimpannya dalam satu tempat.