Kabar kebijakan, panduan teknis, dan dinamika industri halal.
126 hasil
Panduan teknis sertifikasi halal dari penerapan SJPH, penyiapan dokumen, pendaftaran, audit, hingga penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH.
Titik kritis kehalalan tidak selalu pada bahan bakunya, tetapi pada proses dan asal-usulnya. Kenali cara menelusuri empat contoh bahan yang sering luput.
Banyak UMK sudah tahu bahan mana yang kritis, tetapi terhenti saat diminta membuktikannya. Dokumen pemasok menjadi hambatan yang jarang dibahas.
Sertifikasi halal untuk ekspor menuntut keterlacakan bahan yang rapi. Dokumen apa saja yang perlu disiapkan industri, dan bagaimana SJPH membantu merapikannya?
Kepka BPJPH 243/2025 menetapkan 27 layanan halal dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Pelaku usaha perlu memahami konsekuensi praktisnya.
Sertifikasi halal bukan sekadar mengisi formulir. Ada urutan tahapan teknis yang perlu dipahami pelaku usaha agar proses berjalan mulus.
Bahan penjernih, pelunak adonan, dan perisa sering luput dari pemeriksaan. Kenali titik kritisnya dan cara menelusuri asal bahan.
Kewajiban sertifikasi halal bukan hanya soal bahan. Bagi UMK, persoalan sering muncul pada kesiapan sistem: kebijakan, prosedur, dan bukti yang harus dijaga.
Bagi industri berorientasi ekspor, sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban domestik. Dokumen sumber bahan kritis menjadi penentu kesiapan.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.
