Kabar kebijakan, panduan teknis, dan dinamika industri halal.
126 hasil
UU 6/2023 mengubah UU Jaminan Produk Halal: proses lebih sederhana, ada jalur pernyataan halal untuk UMK, dan Komite Fatwa Produk Halal. Apa artinya di lapangan?
Proses sertifikasi halal berjalan bertahap: dari penerapan SJPH, pendaftaran, pemeriksaan LPH, hingga penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH.
Titik kritis bahan tidak selalu pada bahan bakunya, tetapi pada asal dan prosesnya. Kenali contohnya dan cara menelusuri lewat dokumen pemasok.
Banyak UMK tahu produknya memakai bahan apa, tetapi tidak tahu asal bahan itu. Keterlacakan bahan menjadi persoalan khas yang membedakan UMK dari industri besar.
Ekspor produk halal bertumpu pada dua hal: keterlacakan bahan kritis dan sistem jaminan produk halal yang berjalan konsisten di pabrik.
Pedoman akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal diatur dalam Kepka BPJPH 78/2025. Pelaku usaha perlu memahami implikasi praktisnya terhadap proses sertifikasi.
Sertifikasi halal bukan sekadar mengisi formulir. Ada urutan langkah teknis yang perlu dipahami pelaku usaha, dari pendaftaran hingga sertifikat terbit.
Titik kritis kehalalan tidak selalu tampak pada nama bahan. Artikel ini membedah empat kasus bahan dan cara menelusuri asal-usulnya secara sistematis.
Bagi UMK, kendala sertifikasi halal sering bukan pada niat, melainkan pada bahan yang dipakai sehari-hari. Menelusuri titik kritis menjadi langkah awal.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.
