Industri dan Ekspor Halal: Dokumen Bahan Kritis yang Harus Disiapkan

Bagi industri yang berorientasi ekspor, sertifikasi halal bukan hanya soal memenuhi kewajiban domestik. Sertifikat halal dari BPJPH menjadi salah satu dokumen yang diminta mitra dagang di negara tujuan. Namun di balik sertifikat itu, ada pekerjaan yang lebih teknis: memastikan setiap bahan kritis memiliki dokumen sumber yang jelas dan dapat ditelusuri.

Mengapa dokumen bahan menjadi penentu

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Dalam praktiknya, LPH akan memeriksa bukan hanya produk akhir, tetapi juga asal-usul bahan. Bahan yang statusnya bergantung pada sumber menuntut dokumen pendukung yang lebih rinci.

Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, yang kemudian diubah dengan KMA 944/2024, menetapkan kelompok produk wajib sertifikat halal beserta penahapannya. Bagi industri, penahapan ini berarti ada ruang untuk menyesuaikan rantai pasok, tetapi juga tenggat yang perlu diantisipasi.

Empat bahan kritis yang sering menuntut dokumen tambahan

Beberapa bahan memiliki status yang tidak otomatis halal. Dokumen sumbernya perlu disiapkan sejak awal, terutama jika produk ditujukan untuk pasar ekspor yang auditnya ketat.

1. Karmin (E120)

Karmin adalah pewarna merah alami dari serangga cochineal. Ulama berbeda pandangan mengenai statusnya, sehingga bahan ini tergolong syubhat. Dokumen yang perlu disiapkan mencakup keterangan asal bahan dan proses produksinya. Jika pasar tujuan mempersyaratkan kejelasan penuh, produsen dapat mempertimbangkan pewarna merah nabati seperti bit, anthocyanin, atau likopen sebagai pengganti.

2. Lesitin (E322)

Lesitin adalah pengemulsi yang umumnya berasal dari kedelai dan tergolong halal. Namun sebagian lesitin bersumber dari kuning telur atau lemak hewani. Dokumen yang perlu disiapkan adalah spesifikasi bahan yang mencantumkan sumber lesitin secara eksplisit. Lesitin kedelai atau lesitin bunga matahari yang tercantum jelas pada label memudahkan penelusuran.

3. Alkohol atau etanol

Alkohol dan etanol digunakan sebagai pelarut dan pengawet. Statusnya bergantung pada sumber, kadar, dan tujuan penggunaan. Dokumen yang perlu disiapkan mencakup keterangan sumber bahan, kadar, dan fungsinya dalam formulasi. Pelarut nabati non-alkohol atau etanol sintetis dengan dokumen sumber dan kadar yang telah diverifikasi LPH dapat menjadi alternatif.

4. Rennet

Rennet adalah enzim penggumpal susu. Rennet hewani berasal dari lambung anak sapi yang harus disembelih sesuai syariat. Dokumen yang perlu disiapkan adalah keterangan asal rennet. Rennet mikrobial dari jamur atau kapang, atau rennet hasil rekayasa genetika (FPC) yang tersertifikasi halal, dapat menjadi pilihan. Bahan ini umum dipakai pada keju keras dan semi-keras seperti cheddar, mozzarella, parmesan, dan gouda.

Menyiapkan dokumen sebelum audit

Kesiapan dokumen bahan kritis sebaiknya tidak dikerjakan menjelang audit. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan lebih awal.

1. Petakan seluruh bahan yang masuk ke formulasi, termasuk bahan tambahan dan bahan pembantu proses.
2. Tandai bahan yang statusnya syubhat atau tergantung sumber, seperti karmin, lesitin dari lemak hewani, etanol, dan rennet hewani.
3. Minta spesifikasi dan keterangan sumber dari pemasok untuk setiap bahan yang ditandai.
4. Simpan dokumen dalam format yang konsisten agar mudah diperiksa oleh LPH.
5. Perbarui dokumen ketika ada perubahan pemasok atau formulasi.

Langkah ini sejalan dengan prinsip yang diacu dalam akreditasi LPH, yaitu SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang persyaratan lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Standar tersebut mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan. Artinya, LPH dituntut bekerja dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen yang setara ketelitiannya.

Kaitan dengan layanan BPJPH

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menetapkan 27 jenis layanan lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Layanan tersebut mencakup akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022. Bagi industri, pemahaman atas standar layanan ini membantu merencanakan waktu dan biaya pengurusan.

Perlu dicatat bahwa penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, sedangkan sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, dokumen bahan yang rapi berperan memperlancar proses pemeriksaan, bukan menggantikan penetapan kehalalan itu sendiri.

Penutup

Untuk industri yang mengekspor, kesiapan dokumen bahan kritis adalah bagian dari kesiapan pasar. Jika Anda perlu mengelola kriteria SJPH secara terpadu, termasuk registri bahan dan titik kritis, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat membantu merapikan data tersebut dalam satu aplikasi.