UMK dan Sertifikasi Halal: Persoalan Biaya dan Kapasitas
Kewajiban sertifikasi halal menuntut UMK menyiapkan bahan, dokumen, dan personel. Skema pernyataan halal membantu, tetapi tidak menghapus semua beban.
Kabar kebijakan, panduan teknis, dan dinamika industri halal.
126 hasil
Kewajiban sertifikasi halal menuntut UMK menyiapkan bahan, dokumen, dan personel. Skema pernyataan halal membantu, tetapi tidak menghapus semua beban.
Ekspor produk halal Indonesia bergantung pada keterlacakan bahan. Titik kritis seperti karmin, taurin, lesitin, dan asam amino harus dikelola dengan dokumen pemasok yang jelas.
Keputusan Kepala BPJPH 243/2025 menetapkan 27 jenis layanan halal beserta persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Pelaku usaha perlu memahami dampaknya.
Sertifikasi halal bukan sekadar mengajukan formulir. Ada urutan teknis yang perlu disiapkan pelaku usaha, mulai dari bahan hingga pemantauan.
Tiga bahan ini umum di label kemasan, tetapi status kehalalannya bergantung pada sumber dan dokumen pemasok. Cara menelusurinya perlu runtut.
Bagi UMK, kendala sertifikasi halal sering bukan pada niat atau biaya, melainkan pada kemampuan menelusuri asal-usul bahan hingga ke dokumen pemasok.
Ekspor produk halal menuntut ketertelusuran bahan hingga ke sumbernya. Beberapa titik kritis justru luput dari perhatian karena tersembunyi di balik bahan tambahan dan proses.
PP 42/2024 mengatur ulang penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk tata cara pendirian, akreditasi, dan pencabutan persetujuan LPH. Apa dampaknya bagi pelaku usaha?
Proses sertifikasi halal memiliki urutan tahapan yang perlu dipahami pelaku usaha. Artikel ini memandu langkah teknis dari persiapan SJPH hingga penerbitan sertifikat.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.