Industri dan Ekspor Halal Indonesia: Titik Kritis Bahan

Kesempatan ekspor produk halal Indonesia tidak hanya ditentukan oleh sertifikat yang terbit. Di sisi industri, yang menentukan adalah kemampuan menjaga keterlacakan bahan dari pemasok hingga produk jadi. Regulasi jaminan produk halal sudah memberikan kerangka, tetapi praktik di lini produksi dan pengadaan bahan sering menjadi penentu.

Kerangka regulasi yang menjadi acuan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi induk kebijakan. UU ini mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal untuk UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.

Kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021, yang kemudian diubah dengan KMA 944/2024. Bagi industri yang berorientasi ekspor, kepatuhan pada tahapan ini menjadi bagian dari perencanaan produk dan pasar.

Di sisi kelembagaan, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 mengatur pedoman akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, mencakup persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian, dengan mengacu SNI ISO/IEC 17065:2012. Pedoman ini penting karena mutu pemeriksaan menentukan kepercayaan pasar terhadap sertifikat yang diterbitkan.

Perlu dicatat, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI/Komite Fatwa Produk Halal, sedangkan sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Artikel ini tidak menetapkan status halal suatu produk, melainkan membahas pengelolaan bahan di tingkat industri.

Mengapa titik kritis bahan menentukan ekspor

Pasar tujuan ekspor umumnya meminta bukti yang dapat ditelusuri, bukan sekadar pernyataan. Jika suatu bahan berasal dari sumber yang statusnya belum jelas, produsen perlu dokumen pendukung dari pemasok. Tanpa itu, produk berisiko tertahan di tahap verifikasi, meskipun fasilitas produksi sudah bersih.

Beberapa bahan yang sering menjadi titik kritis:

• Karmin / Cochineal (E120). Pewarna merah alami dari serangga cochineal; ulama berbeda pandangan mengenai statusnya. Bahan ini umum dipakai pada minuman berwarna merah, permen, lipstik, yogurt buah, dan produk daging olahan. Alternatif nabati seperti bit, anthocyanin, atau likopen dapat dipertimbangkan sesuai formula.
• Taurin. Asam amino pada minuman berenergi; kini umumnya sintetis, namun secara historis dari empedu sapi. Untuk ekspor, dokumen asal-usul bahan menjadi kunci, termasuk bila menggunakan taurin sintetis yang telah tersertifikasi halal.
• Lesitin (E322). Pengemulsi yang umumnya dari kedelai, namun sebagian dari kuning telur atau lemak hewani. Lesitin kedelai atau lesitin bunga matahari yang tercantum jelas pada label membantu memperjelas asal bahan.
• L-Arginine dan asam amino lain. Suplemen asam amino yang bisa hasil fermentasi mikrobial atau ekstraksi dari sumber hewani. Untuk pasar ekspor, asam amino hasil fermentasi mikrobial perlu disertai dokumen ketertelusuran dari pemasok.

Praktik pengadaan yang menopang ekspor

Industri yang ingin menjaga kesinambungan ekspor perlu memperlakukan dokumen bahan sebagai bagian dari sistem mutu. Beberapa langkah yang lazim dilakukan:

1. Memetakan setiap bahan terhadap sumbernya, termasuk bahan tambahan dan bahan pembantu proses.
2. Meminta spesifikasi dan pernyataan asal bahan dari pemasok, lalu memperbaruinya secara berkala.
3. Menyimpan catatan perubahan formula agar penelusuran tidak terputus saat ada substitusi bahan.
4. Menyesuaikan label dan klaim dengan dokumen yang benar-benar tersedia.

Langkah-langkah ini bukan jaminan otomatis, tetapi mengurangi risiko temuan pada saat pemeriksaan dan mempermudah komunikasi dengan pembeli di luar negeri.

Kesiapan yang bersifat berkelanjutan

Sertifikasi halal bukan titik akhir. Perubahan pemasok, formula, atau lini produksi dapat memengaruhi status bahan. Karena itu, industri perlu memiliki mekanisme internal untuk menilai dampak setiap perubahan. Di sinilah sistem jaminan produk halal berperan sebagai alat kerja, bukan sekadar dokumen administratif.

Bagi pelaku usaha yang ingin mengelola kriteria SJPH secara terpadu, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH untuk membantu mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH dalam satu aplikasi.