PP 42/2024: Isi Regulasi dan Konsekuensi Praktis bagi Pelaku Usaha

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menggantikan PP 39/2021. Regulasi ini mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal. Bagi pelaku usaha, perubahan ini bukan sekadar pergantian nomor regulasi, tetapi memengaruhi cara sertifikasi halal dijalankan di lapangan.

Apa yang Diatur PP 42/2024

PP 42/2024 adalah aturan pelaksana dari UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini menetapkan kerangka operasional bagi lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal, terutama LPH dan Auditor Halal. Beberapa hal yang diatur secara eksplisit meliputi:

• Pendirian LPH: tata cara dan persyaratan bagi lembaga yang ingin beroperasi sebagai pemeriksa halal.
• Akreditasi LPH: proses dan standar yang harus dipenuhi LPH untuk mendapatkan pengakuan.
• Lingkup kegiatan LPH: batasan jenis produk atau proses yang dapat diperiksa.
• Pencabutan persetujuan LPH: kondisi dan prosedur jika LPH tidak lagi memenuhi ketentuan.
• Auditor Halal: pengangkatan dan pemberhentian personel yang melakukan pemeriksaan.

Selain itu, PP 42/2024 tetap merujuk pada standar akreditasi yang berlaku, yaitu SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa. Standar ini menekankan ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, serta manajemen keluhan dan banding. Artinya, LPH yang terakreditasi harus memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Konsekuensi bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha yang sedang atau akan mengurus sertifikasi halal, PP 42/2024 membawa beberapa konsekuensi praktis yang perlu dipahami.

1. Kepastian Lembaga Pemeriksa

Dengan adanya aturan mengenai pendirian dan akreditasi LPH, pelaku usaha dapat lebih mudah mengidentifikasi LPH yang sah dan kompeten. Namun, pelaku usaha tetap perlu memastikan bahwa LPH yang dipilih telah terakreditasi sesuai ketentuan. Proses akreditasi yang jelas membantu menjaga kualitas pemeriksaan.

2. Standar Pemeriksaan yang Konsisten

PP 42/2024 mengaitkan LPH dengan SNI ISO/IEC 17065:2012. Standar ini mengatur kompetensi personel dan manajemen keluhan. Bagi pelaku usaha, ini berarti pemeriksaan halal seharusnya dilakukan oleh auditor yang kompeten dan melalui prosedur yang tidak berpihak. Jika terjadi keberatan atas hasil pemeriksaan, pelaku usaha memiliki jalur banding yang jelas.

3. Risiko Pencabutan Persetujuan LPH

Regulasi ini juga mengatur pencabutan persetujuan LPH. Jika LPH tempat pelaku usaha melakukan sertifikasi dicabut persetujuannya, ada potensi gangguan terhadap proses sertifikasi yang sedang berjalan. Pelaku usaha perlu memantau status LPH yang digunakan dan memahami prosedur jika terjadi perubahan.

4. Keterlibatan Auditor Halal

Pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal diatur dalam PP 42/2024. Auditor yang melakukan pemeriksaan harus memenuhi kualifikasi tertentu. Pelaku usaha dapat memastikan bahwa auditor yang ditugaskan memiliki kompetensi yang sesuai, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan.

Kaitan dengan Regulasi Lain

PP 42/2024 tidak berdiri sendiri. Regulasi ini terkait dengan UU 33/2014 sebagai induk, serta Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH. Kepka 243/2025 menetapkan 27 jenis layanan BPJPH, termasuk akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Dengan demikian, pelaku usaha yang mengurus sertifikasi halal akan berinteraksi dengan layanan yang diatur dalam Kepka tersebut, sementara PP 42/2024 mengatur sisi penyelenggaraan LPH dan Auditor Halal.

Perlu dicatat bahwa penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, sedangkan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. PP 42/2024 tidak mengubah kewenangan ini, tetapi memperjelas kerangka kelembagaan di sekitarnya.

Langkah Praktis bagi Pelaku Usaha

Menghadapi PP 42/2024, pelaku usaha dapat melakukan beberapa langkah berikut:

1. Periksa status LPH: pastikan LPH yang akan digunakan telah terakreditasi dan tidak dalam proses pencabutan persetujuan.
2. Pahami prosedur banding: ketahui jalur keberatan jika hasil pemeriksaan tidak sesuai harapan.
3. Pastikan kompetensi auditor: tanyakan kualifikasi auditor yang akan memeriksa produk Anda.
4. Pantau perubahan regulasi: ikuti perkembangan aturan pelaksana yang mungkin menyertai PP 42/2024.

Dengan memahami isi dan konsekuensi PP 42/2024, pelaku usaha dapat mempersiapkan diri lebih baik dalam menjalani proses sertifikasi halal. Regulasi ini menekankan pentingnya lembaga pemeriksa yang kredibel dan auditor yang kompeten, yang pada akhirnya bertujuan menjaga integritas sertifikasi halal di Indonesia.

Jika Anda membutuhkan bantuan untuk mengelola kriteria SJPH dan mempersiapkan audit, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang membantu bisnis Anda mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, dan audit internal dalam satu aplikasi.