Industri dan Ekspor Halal: Titik Kritis Bahan yang Sering Terlewat

Ambisi Indonesia menempatkan produk halal di pasar global tidak cukup ditopang oleh sertifikat. Di sisi industri, tantangan sesungguhnya ada pada ketertelusuran bahan hingga ke sumbernya. Sejumlah titik kritis sering terlewat karena posisinya tersembunyi di balik bahan tambahan, enzim, atau pelarut yang tidak selalu tercantum mencolok pada label.

Kerangka Regulasi yang Menopang

Kewajiban sertifikasi halal berakar pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini mengatur pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) untuk UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.

Di tingkat teknis, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal menjadi acuan utama penerapan SJPH di sisi pelaku usaha. Lima kriteria di dalamnya mencakup komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Keputusan ini telah diubah dengan Kepka 20/2023. Sementara itu, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal mengatur persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian, dengan mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012.

Titik Kritis yang Sering Terlewat di Lini Produksi

Dalam praktik industri, beberapa bahan tergolong berisiko karena statusnya bergantung pada sumber. Berikut yang kerap luput dari pemeriksaan menyeluruh.

Gliserin atau Gliserol (E422)

Bahan ini berfungsi sebagai pelembap serbaguna. Gliserin dapat berasal dari minyak sawit yang halal atau dari lemak babi yang haram. Penggunaannya luas, mulai dari pasta gigi, obat sirup, kosmetik, permen, kue lembap, hingga pengawet makanan. Alternatifnya adalah gliserin nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit atau kelapa. Bagi industri, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan pemasok, melainkan dokumen yang menelusuri asal bahan hingga ke produsen.

Isinglass

Isinglass adalah bahan penjernih dari gelembung renang ikan. Bahan ini umum dipakai pada bir dan anggur, serta sebagian jus kemasan. Meski berasal dari ikan, statusnya tetap perlu diverifikasi karena proses dan bahan pendukungnya dapat memengaruhi. Alternatif nabati seperti bentonit atau karagenan dapat dipertimbangkan untuk produk minuman non-alkohol.

Alkohol atau Etanol

Etanol berfungsi sebagai pelarut dan pengawet. Statusnya bergantung pada sumber, kadar, dan tujuan penggunaan. Penggunaannya mencakup pelarut perisa dan pewarna, ekstrak vanili, produk fermentasi seperti kecap, tapai, dan tempoyak, hingga obat cair. Alternatifnya adalah pelarut nabati non-alkohol atau etanol sintetis/industri dengan dokumen sumber dan kadar yang telah diverifikasi LPH. Di sinilah dokumen menjadi penentu, bukan asumsi.

Rennet

Rennet adalah enzim penggumpal susu. Rennet hewani berasal dari lambung anak sapi yang harus disembelih sesuai syariat. Alternatifnya adalah rennet mikrobial dari jamur atau kapang, atau rennet hasil rekayasa genetika (FPC) yang tersertifikasi halal. Bahan ini banyak digunakan pada keju keras dan semi-keras seperti cheddar, mozzarella, parmesan, dan gouda, yang kerap menjadi bahan baku produk olahan lain.

Implikasi bagi Ekspor

Bagi industri berorientasi ekspor, titik kritis di atas bukan sekadar persoalan kepatuhan domestik. Negara tujuan memiliki persyaratan dokumentasi yang tidak selalu identik. Ketertelusuran bahan hingga ke sumber, didukung dokumen pemasok yang konsisten, menjadi fondasi yang memungkinkan produk melewati pemeriksaan di pasar tujuan. Kelemahan pada satu mata rantai dapat menggagalkan keseluruhan klaim.

Karena itu, pengelolaan SJPH tidak berhenti pada pengumpulan sertifikat bahan. Diperlukan registri bahan yang mutakhir, pemetaan titik kritis, dan audit internal berkala. Pendekatan ini sejalan dengan lima kriteria SJPH, khususnya pada aspek bahan, proses produk halal, serta pemantauan dan evaluasi.

Perlu ditegaskan, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Artikel ini tidak menyatakan suatu produk halal atau haram secara definitif, melainkan memetakan area yang memerlukan perhatian dan dokumentasi.

Untuk industri yang ingin merapikan registri bahan, memetakan titik kritis, dan menyiapkan audit internal sebelum pemeriksaan pihak luar, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang membantu mengelola seluruh kriteria dalam satu aplikasi.