Persoalan UMK: dari Titik Kritis Bahan sampai Kelengkapan Dokumen

Kewajiban sertifikasi halal berlaku bagi produk yang masuk ke Indonesia dan diperdagangkan. UMK tidak dikecualikan. Namun, beban yang dihadapi UMK berbeda dari beban yang dihadapi pabrik besar. Persoalannya bukan sekadar biaya, melainkan cara kerja usaha kecil itu sendiri.

Bahan Baku yang Jejaknya Tidak Tercatat

UMK sering membeli bahan dari pasar, toko bahan kue, atau pemasok kecil tanpa dokumen. Nama bahan di kemasan sering berupa nama generik. Beberapa bahan generik memiliki titik kritis yang tidak terlihat dari namanya.

• Gliserin atau gliserol (E422). Pelembap serbaguna yang bisa berasal dari minyak sawit atau lemak babi. Banyak dipakai pada permen, kue lembap, dan obat sirup.
• Gelatin. Protein pengental dari kolagen hewan. Halal hanya bila sumber dan penyembelihannya jelas. Umum pada marshmallow, permen jeli, es krim, dan yogurt.
• Asam stearat dan magnesium stearat (E470, E572). Bahan anti-lengket pada tablet dan bubuk. Bisa dari minyak sawit atau lemak hewani. Dipakai pada bubuk minuman instan dan suplemen.
• L-Cysteine (E920). Pelunak adonan roti. Secara historis diekstrak dari rambut manusia atau bulu unggas. Umum pada roti tawar produksi massal dan roti burger.

Masalahnya bukan pada bahan itu sendiri, melainkan pada ketidakjelasan asalnya. Tanpa keterangan pemasok, UMK tidak dapat menunjukkan asal bahan. Padahal pemeriksaan menuntut bukti, bukan dugaan.

Dokumen Pemasok dan Rantai Pasok Pendek

Rantai pasok UMK biasanya pendek dan tidak formal. Pembelian dilakukan secara lisan. Nota jarang disimpan. Ketika diminta keterangan asal bahan, UMK harus menelusuri kembali ke pemasok yang mungkin juga usaha kecil.

Alternatif yang tersedia adalah beralih ke bahan yang sudah bersertifikat halal. Untuk gliserin, tersedia gliserin nabati bersertifikat, umumnya dari minyak sawit atau kelapa. Untuk gelatin, tersedia gelatin ikan, gelatin sapi bersertifikat halal, atau agar-agar dan karagenan sebagai pengganti nabati. Untuk asam stearat dan magnesium stearat, tersedia versi nabati bersertifikat. Untuk L-Cysteine, tersedia hasil fermentasi mikrobial yang telah tersertifikasi, atau enzim pelunak adonan nabati.

Konsekuensinya jelas: biaya bahan bisa naik, dan pemasok alternatif belum tentu ada di sekitar lokasi usaha.

Kapasitas Administrasi yang Terbatas

Pengurusan sertifikasi menuntut dokumen: daftar bahan, alur produksi, dan bukti pendukung lain. Pada usaha yang dikerjakan pemiliknya sendiri, waktu untuk menyusun dokumen bersaing langsung dengan waktu produksi dan penjualan.

UU 33/2014 mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. UU 6/2023 menyederhanakan proses dan memperkenalkan skema pernyataan halal untuk UMK, serta membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal. Penyederhanaan itu membantu, tetapi tidak menghapus kebutuhan akan pencatatan bahan yang rapi.

Peran LPH dan Standar yang Diacu

Pemeriksaan dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Akreditasi LPH mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, yang mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan. Artinya, LPH terikat prosedur yang konsisten.

PP 42/2024 mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal. Bagi UMK, konsekuensi praktisnya adalah pemeriksaan berjalan menurut standar, sehingga kesiapan dokumen menjadi penentu.

Yang Bisa Dikendalikan UMK

Tidak semua persoalan bisa diselesaikan sendiri. Namun beberapa hal berada dalam kendali UMK.

1. Catat setiap bahan yang dibeli, termasuk nama pemasok dan tanggal pembelian.
2. Simpan label kemasan bahan, meski hanya berupa foto.
3. Utamakan bahan yang sudah bersertifikat halal bila tersedia.
4. Susun daftar bahan secara berurutan sesuai alur produksi.

Langkah-langkah ini sederhana, tetapi menentukan ketika pemeriksaan berlangsung. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, tugas pelaku usaha adalah menyiapkan bukti sebaik mungkin, bukan menilai sendiri status kehalalan produknya.

Penutup

Persoalan UMK dalam sertifikasi halal bersifat struktural: rantai pasok tidak formal, dokumen tidak lengkap, dan kapasitas administrasi terbatas. Penyelesaiannya bertahap, dimulai dari pencatatan bahan yang tertib. Untuk merapikan registri bahan, menandai titik kritis, dan menyiapkan kesiapan sertifikasi BPJPH dalam satu tempat, IndoHalal.id menyediakan SJPH, platform Sistem Jaminan Produk Halal yang membantu UMK menata kriteria SJPH secara bertahap.