Industri dan Ekspor Halal: Uji Ketahanan Rantai Pasok Bahan

Sertifikat halal sering dianggap garis akhir. Bagi industri yang mengekspor, sertifikat justru titik awal. Begitu volume produksi naik dan pemasok berganti, yang diuji bukan lagi berkas, melainkan ketahanan rantai pasok bahan. Titik kritis yang lolos saat audit bisa kembali terbuka ketika bahan yang sama datang dari sumber berbeda.

Mengapa rantai pasok menjadi titik rawan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Di sisi pelaku usaha, acuan penerapannya adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.

Kriteria bahan dan kriteria pemantauan adalah dua yang paling terasa saat skala produksi membesar. Bahan yang sama bisa memiliki status berbeda tergantung sumbernya. Tanpa pemantauan berkelanjutan, perubahan pemasok dapat mengubah status bahan tanpa terlihat di dokumen lama.

Titik kritis yang bertahan di sepanjang rantai

Beberapa bahan tergolong rawan karena sumbernya menentukan statusnya. Bukan karena bahan itu sendiri bermasalah, melainkan karena asalnya bisa beragam.

• L-Cysteine (E920). Pelunak adonan roti; secara historis diekstrak dari rambut manusia atau bulu unggas. Alternatifnya adalah L-Cysteine hasil fermentasi mikrobial yang telah tersertifikasi, atau enzim pelunak adonan nabati. Bahan ini umum pada roti tawar produksi massal, roti burger, dan pizza dough komersial.
• Isinglass. Bahan penjernih dari gelembung renang ikan, umum dipakai pada bir dan anggur. Untuk produk minuman non-alkohol, penjernih nabati seperti bentonit atau karagenan dapat menjadi pilihan.
• Kolagen. Protein struktural dari kulit atau tulang hewan; sumbernya menentukan kehalalan, sama seperti gelatin. Alternatifnya kolagen ikan atau kolagen sapi bersertifikat halal. Bahan ini lazim pada suplemen kecantikan, minuman kolagen, dan produk perawatan kulit.
• Vitamin D3 dari lanolin. Vitamin D3 komersial sering diekstrak dari lanolin, yaitu lemak bulu domba, bukan dari hewan sembelihan. Alternatifnya vitamin D3 dari lanolin bersertifikat halal, atau vitamin D2 berbasis jamur dan ragi. Bahan ini muncul pada susu terfortifikasi, suplemen multivitamin, dan susu formula bayi.

Keempat contoh itu menunjukkan pola yang sama: status bahan bergantung pada asal dan proses. Karena itu, registri bahan yang rapi bukan formalitas, melainkan alat kerja.

Dari sertifikat ke sistem yang bertahan

Untuk pasar ekspor, dokumen sertifikat memang diperlukan. Namun yang menjaga sertifikat tetap berlaku adalah sistem di belakangnya. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 menempatkan pemantauan dan evaluasi sebagai salah satu kriteria, bukan pelengkap. Artinya, pelaku usaha dituntut memantau secara berkala, bukan sekali saat pengajuan.

Dalam praktik, ada beberapa hal yang perlu dijaga saat rantai pasok memanjang:

1. Catatan asal bahan untuk setiap pemasok, bukan hanya per jenis bahan.
2. Prosedur persetujuan ketika ada bahan pengganti atau pemasok baru.
3. Pemisahan yang jelas bila lini produksi menangani bahan dengan status berbeda.
4. Audit internal berkala untuk menguji apakah prosedur benar-benar dijalankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan Lembaga Pemeriksa Halal, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal. Bagi industri, ketentuan ini relevan karena pemeriksaan di lapangan dijalankan oleh lembaga dan auditor yang kompetensinya diatur.

Yang perlu dipahami tentang kewenangan

Perlu ditegaskan: penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Artikel ini tidak menyatakan suatu produk halal atau haram. Yang dibahas adalah kesiapan sistem, bukan status produk.

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menetapkan 27 jenis layanan BPJPH lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif, termasuk akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, serta penerbitan sertifikat halal. Bagi industri yang mengekspor, kejelasan layanan ini membantu merencanakan waktu dan biaya, tetapi tidak menggantikan kesiapan internal.

Ketahanan sebagai ukuran

Pertanyaan yang layak diajukan ke diri sendiri bukan hanya "apakah bahan ini bersertifikat", tetapi "apakah saya tahu bahan ini berasal dari mana, dan apakah saya akan tahu jika sumbernya berubah". Rantai pasok yang tahan adalah rantai pasok yang dapat menjawab pertanyaan itu kapan pun, termasuk saat pemeriksaan berlangsung.

Untuk menjaga jawaban itu tetap tersedia, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang membantu mengelola kriteria SJPH dalam satu aplikasi, mulai dari kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, hingga kesiapan sertifikasi BPJPH.