Industri dan Ekspor Halal: Menata Pasokan Bahan di Titik Kritis

Sertifikat halal sering dipandang sebagai dokumen akhir. Dalam praktik industri dan ekspor, sertifikat lebih tepat diposisikan sebagai hasil dari sistem yang berjalan. Pertanyaan yang menentukan bukan sekadar apakah produk sudah bersertifikat, melainkan apakah pasokan bahannya dapat dipertanggungjawabkan dari waktu ke waktu.

Kerangka hukumnya sudah tersedia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi induk pengaturan kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, serta kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal bagi UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal. Di sisi operasional, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, termasuk pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Bagi industri yang berorientasi ekspor, lapisan yang paling sering menimbulkan pekerjaan rumah ada di bahan. Di situlah titik kritis muncul.

Mengapa titik kritis bahan menentukan

Titik kritis adalah bahan atau proses yang berpotensi berasal dari sumber yang tidak dapat dipastikan kehalalannya. Ia tidak selalu tampak pada nama bahan di label. Sebagian muncul sebagai nama generik, sebagian lagi sebagai bahan fungsional dengan porsi kecil namun konsisten dipakai.

Beberapa contoh yang lazim dibahas:

• Karmin atau cochineal (E120). Pewarna merah alami dari serangga cochineal. Statusnya tergolong syubhat karena ulama berbeda pandangan. Alternatifnya adalah pewarna merah nabati seperti bit, anthocyanin, atau likopen. Bahan ini banyak dipakai pada minuman berwarna merah, permen, lipstik, yogurt buah, dan produk daging olahan.
• Parfum dan bahan pewangi. Pewangi kosmetik umumnya berpelarut alkohol tinggi dan dapat memuat musk hewani. Alternatifnya adalah parfum non-alkohol atau musk sintetis bersertifikat halal. Penggunaannya meliputi parfum, deodoran semprot, dan produk perawatan tubuh beraroma.
• Daging hasil pemisahan mekanis (MSM). Daging sisa tulang yang diekstraksi mesin, berisiko bercampur dari berbagai jenis hewan. Alternatifnya adalah produk daging olahan dengan jaminan lini produksi khusus halal dan sertifikat dari rumah pemotongan hewan bersertifikat. Bahan ini lazim pada sosis, nugget, bakso, dan produk olahan daging harga ekonomis.
• Albumin dari putih telur. Umumnya halal, namun tetap perlu diverifikasi bebas campuran non-halal. Biasanya tidak memerlukan pengganti, asalkan label menyebutkan "egg albumin" atau "albumen" secara eksplisit. Penggunaannya mencakup produk bakery seperti meringue dan macaron, pengolahan daging olahan, serta produk farmasi tertentu.

Empat contoh itu menunjukkan pola yang sama. Risiko tidak terletak pada jenis produk akhirnya, tetapi pada asal bahan dan konsistensi pemasoknya.

Lima kriteria SJPH sebagai alat kerja

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal menjadi acuan utama penerapan SJPH di sisi pelaku usaha. Lima kriterianya adalah komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Keputusan ini telah diubah dengan Kepka 20/2023.

Bagi industri, kriteria bahan dan kriteria pemantauan adalah dua yang paling menuntut disiplin. Kriteria bahan menuntut registri yang rapi: nama bahan, produsen, dokumen pendukung, dan status kehalalannya. Kriteria pemantauan menuntut bukti bahwa registri itu diperbarui ketika ada perubahan pemasok atau formulasi.

Dalam konteks ekspor, dua kriteria ini bekerja seperti fondasi. Pembeli di pasar tujuan umumnya tidak hanya meminta sertifikat, tetapi juga menanyakan asal bahan dan kemampuan perusahaan menelusurinya.

Yang perlu dibenahi di sisi pasokan

1. Petakan bahan menurut tingkat risiko. Prioritaskan bahan hewani, turunan alkohol, dan pewarna. Bahan dengan nama generik perlu ditelusuri sampai produsen asalnya, bukan berhenti di distributor.
2. Kunci dokumen pemasok. Simpan spesifikasi, sertifikat halal bahan, dan pernyataan asal bahan. Perbarui saat masa berlaku habis atau saat pemasok berganti.
3. Pisahkan lini produksi bila perlu. Untuk bahan seperti MSM, jaminan lini khusus dan asal rumah pemotongan bersertifikat menjadi penentu.
4. Uji konsistensi lewat audit internal. Audit internal membantu memastikan sistem masih layak sebelum diperiksa pihak luar.
5. Siapkan narasi ekspor. Pembeli luar negeri menilai kemampuan penelusuran sebagai bagian dari mutu, bukan sekadar kepatuhan.

Penutup

Menata pasokan bahan bukan pekerjaan sekali jadi. Ia menuntut pencatatan yang hidup dan evaluasi berkala. Untuk membantu bagian itu, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang memungkinkan pelaku usaha mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, dan audit internal dalam satu aplikasi. Perlu dicatat, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, sedangkan sertifikat hanya diterbitkan BPJPH.