Industri dan Ekspor Halal: Kesiapan Bahan dan Lembaga Pemeriksa

Bagi industri berorientasi ekspor, sertifikasi halal bukan lagi urusan pemasaran domestik semata. Kewajiban yang diatur dalam UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku atas produk yang beredar di Indonesia. Ketika sebuah pabrik memproduksi untuk pasar dalam negeri sekaligus pasar luar negeri, tuntutan kepatuhan itu masuk ke dalam lini produksi yang sama.

Dua variabel yang menentukan

Dalam praktik, kesiapan industri menghadapi sertifikasi halal bertumpu pada dua hal. Pertama, kesiapan bahan dan proses produksi. Kedua, ketersediaan lembaga yang memeriksa. Keduanya saling terkait dan tidak bisa dikerjakan berurutan tanpa perencanaan.

UU 33/2014 mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, serta kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. Penetapan kehalalan sendiri merupakan kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Pembagian peran ini penting dipahami agar industri tidak salah menempatkan ekspektasi pada satu pihak saja.

Bahan titik kritis di lini produksi

Persoalan bahan sering muncul dari komponen yang tidak tampak sebagai bahan utama. Beberapa di antaranya lazim dipakai pada produk pangan olahan dan farmasi.

• Rennet. Enzim penggumpal keju. Rennet hewani berasal dari lambung anak sapi yang harus disembelih secara syar'i. Alternatifnya adalah rennet mikrobial dari jamur atau kapang, atau rennet hasil rekayasa genetika (FPC) yang tersertifikasi halal. Rennet dipakai pada keju keras dan semi-keras seperti cheddar, mozzarella, parmesan, dan gouda.
• Pepsin. Enzim pencerna protein dari lambung babi atau sapi, dipakai pada industri keju dan farmasi. Alternatifnya adalah pepsin dari lambung sapi bersertifikat halal, atau enzim protease mikrobial sebagai pengganti. Penggunaannya mencakup produksi keju, suplemen enzim pencernaan, dan sebagian produk farmasi.
• Gelatin. Protein pengental dari kolagen hewan. Statusnya halal hanya bila sumber dan penyembelihannya jelas. Alternatifnya adalah gelatin ikan, gelatin sapi bersertifikat halal, atau agar-agar dan karagenan sebagai pengganti nabati. Gelatin lazim ada di marshmallow, permen jeli, kapsul obat dan suplemen, es krim, yogurt, serta produk roti tertentu.
• Vitamin D3 dari lanolin. Vitamin D3 komersial sering diekstrak dari lanolin, yakni lemak bulu domba, bukan dari hewan sembelihan. Alternatifnya adalah vitamin D3 dari lanolin bersertifikat halal, atau vitamin D2 (ergocalciferol) berbasis jamur dan ragi. Bahan ini umum pada susu dan produk susu terfortifikasi, suplemen multivitamin, serta susu formula bayi.

Keempat bahan itu menunjukkan pola yang sama: statusnya tergantung sumber. Karena itu, penelusuran dokumen pemasok menjadi pekerjaan yang tidak bisa dilewati. Untuk industri ekspor, rantai pasok sering lebih panjang dan melibatkan pemasok luar negeri. Di titik inilah kesiapan bahan menjadi ujian tersendiri.

Kesiapan lembaga pemeriksa

Sisi lain yang menentukan kecepatan layanan adalah kesiapan Lembaga Pemeriksa Halal. PP 42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal. Regulasi ini menggantikan PP 39/2021.

Pedoman teknis akreditasi LPH diatur melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal. Pedoman tersebut mencakup persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian, dengan mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012.

Bagi industri, konsekuensinya bersifat praktis. LPH yang terakreditasi dengan lingkup kompetensi yang sesuai dibutuhkan untuk memeriksa produk tertentu. Kualifikasi Pratama dan Utama menunjukkan adanya pembedaan kapasitas. Industri yang merencanakan sertifikasi perlu memastikan lingkup LPH yang dituju memang mencakup jenis produk dan proses yang dimilikinya.

Kelompok produk yang wajib bersertifikat

Kewajiban sertifikat halal tidak berlaku serentak untuk semua produk. KMA 748/2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Regulasi ini kemudian diubah dengan KMA 944/2024.

Penahapan itu penting bagi industri karena menentukan urutan prioritas. Produk yang masuk kelompok wajib pada tahap lebih awal perlu ditangani lebih dulu. Bagi pabrik dengan banyak lini produk, urutan ini membantu menyusun rencana kerja yang realistis.

Menyiapkan dari sisi sistem

Kesiapan bahan dan kesiapan lembaga pemeriksa bertemu di satu titik: dokumentasi. Registri bahan, catatan titik kritis, dan bukti penelusuran pemasok adalah bahan kerja auditor. Tanpa itu, proses pemeriksaan akan berhenti di pertanyaan-pertanyaan dasar.

Karena itu, banyak industri memulai dari dalam. Sistem Jaminan Produk Halal dibangun lebih dulu, lalu diuji melalui audit internal, sebelum diajukan ke lembaga pemeriksa. Pendekatan ini mengurangi risiko temuan berulang dan mempercepat proses.

Untuk kebutuhan itu, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang membantu mengelola kriteria SJPH dalam satu aplikasi, mulai dari kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, hingga audit internal dan kesiapan sertifikasi BPJPH.