Titik Kritis Bahan sebagai Penentu Daya Saing Ekspor Halal

Bagi industri yang berorientasi ekspor, sertifikasi halal bukan hanya soal kepatuhan domestik. Ia menyangkut penerimaan produk di pasar tujuan. Negara importir dengan populasi muslim besar kerap mensyaratkan jaminan halal yang dapat diaudit. Karena itu, kemampuan menelusuri asal bahan menjadi penentu daya saing.

Kerangka Regulasi yang Menopang

Kewajiban sertifikasi halal berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi itu mengatur kewajiban sertifikasi, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membawa perubahan. Regulasi ini menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal untuk UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.

Di sisi teknis, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 menetapkan pedoman akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal. Pedoman ini mencakup persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian, dengan mengacu SNI ISO/IEC 17065:2012.

Sementara itu, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 menetapkan 27 jenis layanan BPJPH lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Layanan itu meliputi akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022.

Mengapa Titik Kritis Bahan Menentukan Ekspor

Pembeli di pasar ekspor tidak berhenti pada sertifikat. Mereka menelusuri rantai bahan. Pertanyaan yang muncul sederhana: dari mana bahan ini berasal, dan apakah asalnya dapat dibuktikan. Jika dokumen tidak lengkap, produk berisiko ditolak meski secara administratif sertifikat sudah ada.

Beberapa kategori bahan perlu perhatian khusus karena statusnya bergantung pada sumber.

Bahan Hewani

• Vitamin D3 dari lanolin. Vitamin D3 komersial sering diekstrak dari lanolin, yaitu lemak bulu domba, bukan dari hewan sembelihan. Alternatifnya adalah vitamin D3 dari lanolin bersertifikat halal, atau vitamin D2 berbasis jamur/ragi. Bahan ini lazim dipakai pada susu dan produk susu terfortifikasi, suplemen multivitamin, serta susu formula bayi.
• Pepsin. Enzim pencerna protein ini berasal dari lambung babi atau sapi, dan dipakai pada industri keju serta farmasi. Alternatifnya adalah pepsin dari lambung sapi bersertifikat halal, atau enzim protease mikrobial sebagai pengganti. Penggunaannya mencakup produksi keju, suplemen enzim pencernaan, dan sebagian produk farmasi.
• Cangkang kapsul gelatin. Bahan ini menjadi titik kritis yang paling sering luput dari perhatian. Alternatifnya adalah kapsul nabati (vegetable capsule/HPMC — hydroxypropyl methylcellulose) atau kapsul gelatin sapi bersertifikat halal. Pemakaiannya meliputi obat resep dan bebas, suplemen vitamin, serta minyak ikan dalam bentuk softgel.

Bahan Mikrobial

• Enzim mikrobial pengolahan pangan. Kategori luas enzim seperti amilase, protease, dan lipase yang bisa bersumber mikrobial, nabati, atau hewani. Alternatifnya adalah enzim mikrobial hasil fermentasi bersertifikat halal, dengan dokumen sumber dari pemasok. Pemakaiannya mencakup sirup glukosa/fruktosa, pelunak daging, produksi jus dan keju, hingga deterjen pencuci piring untuk kontak tidak langsung.

Menutup Celah antara Dokumen dan Praktik

Persoalan industri sering bukan pada ketiadaan sistem, melainkan pada jarak antara dokumen dan praktik di lini produksi. Daftar bahan diperbarui, tetapi dokumen pemasok tidak. Formulasi berubah, tetapi registri bahan tidak. Ketika auditor datang, celah itu terlihat.

Karena itu, perusahaan perlu memperlakukan titik kritis bahan sebagai bagian dari manajemen mutu, bukan pekerjaan administratif menjelang audit. Setiap bahan dengan status tergantung sumber harus punya dokumen pendukung yang dapat ditelusuri, dan setiap perubahan pemasok harus tercatat.

Perlu ditegaskan bahwa penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Perusahaan tidak menetapkan status halal produknya sendiri, melainkan menyiapkan bukti bahwa sistem dan bahannya dapat dipertanggungjawabkan.

Kesiapan Sistem sebagai Modal Ekspor

Bagi industri yang mengekspor, kesiapan sistem jaminan produk halal berdampak langsung pada akses pasar. Pasar tujuan yang ketat menuntut ketertelusuran, bukan sekadar pernyataan. Perusahaan yang mampu menunjukkan asal bahan secara konsisten lebih siap menghadapi permintaan dokumen tambahan dari pembeli.

Ini juga menjelaskan mengapa skema pernyataan halal untuk UMK dan jalur reguler bagi industri besar tidak bisa diperlakukan sama. Kompleksitas rantai pasok menentukan kedalaman pembuktian yang dibutuhkan.

Langkah praktisnya bertumpu pada tiga hal: registri bahan yang mutakhir, dokumen pemasok yang lengkap, dan audit internal yang berjalan rutin. Ketiganya memastikan bahwa ketika sertifikasi atau permintaan pembeli datang, perusahaan tidak perlu membangun bukti dari nol.

Untuk membantu perusahaan mengelola kriteria Sistem Jaminan Produk Halal secara terpadu, IndoHalal.id menyediakan SJPH — platform yang menangani kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH dalam satu aplikasi.