Wajib Halal 17 Oktober 2026: Apa yang Harus Disiapkan Sekarang
Tenggat tinggal hitungan minggu. Ini urutan kerja paling efisien bila Anda baru memulai hari ini.
Kebijakan & Regulasi
Berita
Berita & Artikel
Kabar kebijakan, panduan teknis, dan dinamika industri halal.
25 hasil
Kebijakan & Regulasi
UU 6/2023 dan Perubahan Regulasi Halal: Apa Dampaknya bagi Pelaku Usaha
UU 6/2023 mengubah cara sertifikasi halal dijalankan: proses lebih sederhana, ada jalur self-declare untuk UMK, dan Komite Fatwa Produk Halal. Ini konsekuensi praktisnya.
Kebijakan & Regulasi
KMA 748/2021 dan Konsekuensi Praktisnya bagi Pelaku Usaha
KMA 748/2021 menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Apa artinya bagi pelaku usaha yang menyiapkan sertifikasi?
Kebijakan & Regulasi
Kepka BPJPH 243/2025: Layanan Halal dan Konsekuensinya
Keputusan Kepala BPJPH 243/2025 menetapkan 27 jenis layanan halal beserta persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Pelaku usaha perlu memahami dampaknya.
Kebijakan & Regulasi
PP 42/2024: Isi Regulasi dan Konsekuensi Praktis bagi Pelaku Usaha
PP 42/2024 mengatur ulang penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk tata cara pendirian, akreditasi, dan pencabutan persetujuan LPH. Apa dampaknya bagi pelaku usaha?
Kebijakan & Regulasi
KMA 748/2021: Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
KMA 748/2021 menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Pelaku usaha perlu memahami cakupan dan konsekuensi praktisnya.
Kebijakan & Regulasi
Kepka BPJPH 57/2021: Lima Kriteria SJPH dan Praktiknya
Kepka BPJPH 57/2021 menetapkan lima kriteria sistem jaminan produk halal. Artikel ini menjelaskan isi tiap kriteria dan apa yang harus disiapkan pelaku usaha.
Kebijakan & Regulasi
Kepka BPJPH 243/2025: Standar Layanan dan Tarif Halal
Kepka BPJPH 243/2025 menetapkan 27 layanan halal dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Pelaku usaha perlu memahami konsekuensi praktisnya.
Kebijakan & Regulasi
UU Cipta Kerja dan Sertifikasi Halal: Konsekuensi Praktis bagi Pelaku Usaha
UU 6/2023 mengubah UU Jaminan Produk Halal: proses lebih sederhana, ada jalur pernyataan halal untuk UMK, dan Komite Fatwa Produk Halal. Apa artinya di lapangan?