UU Cipta Kerja dan Sertifikasi Halal: Konsekuensi Praktis bagi Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membawa perubahan pada rezim jaminan produk halal. Perubahan ini menyentuh UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Bagi pelaku usaha, ada tiga hal yang perlu dipahami: penyederhanaan proses sertifikasi, skema pernyataan halal untuk UMK, dan kehadiran Komite Fatwa Produk Halal.

Penyederhanaan proses sertifikasi

UU 6/2023 menyederhanakan proses sertifikasi halal. Penyederhanaan ini bukan berarti kewajiban sertifikasi hilang. Kewajiban itu tetap ada, tetapi jalurnya dibuat lebih ringkas. Pelaku usaha tetap harus memenuhi persyaratan halal, hanya saja tahapan administratif dan pemeriksaannya disesuaikan.

Konsekuensi praktisnya: pelaku usaha perlu memastikan dokumen dan sistemnya rapi sejak awal. Penyederhanaan proses tidak menghapus kebutuhan bukti bahan, proses, dan produk yang halal. Justru dengan proses yang lebih ringkas, kesiapan internal menjadi penentu utama.

Skema pernyataan halal untuk UMK

UU 6/2023 memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) untuk usaha mikro dan kecil. Skema ini ditujukan bagi UMK dengan produk berisiko rendah. Artinya, tidak semua UMK otomatis bisa memakai jalur ini. Ada kriteria yang harus dipenuhi, terutama terkait jenis produk dan bahan yang digunakan.

Bagi UMK, skema ini membuka jalan yang lebih terjangkau. Namun, tanggung jawab tetap melekat. Pernyataan halal bukan sekadar formulir. Pelaku usaha harus mampu menunjukkan bahwa bahan yang dipakai tidak mengandung titik kritis, dan proses produksinya tidak terkontaminasi.

Beberapa bahan yang perlu diperiksa pada produk UMK antara lain:

• Perisa (flavoring): pelarutnya sering berupa alkohol, dan basisnya bisa hewani.
• Lemak hewani atau shortening: lard dari babi mutlak haram; shortening dari lemak sapi perlu dipastikan sertifikat halalnya.
• Daging hasil pemisahan mekanis (MSM): berisiko campuran dari berbagai jenis hewan, umum pada sosis, nugget, dan bakso harga ekonomis.

Jika produk UMK memakai bahan-bahan tersebut tanpa jaminan halal, jalur self-declare tidak tepat. Pelaku usaha perlu beralih ke sertifikasi reguler.

Komite Fatwa Produk Halal

UU 6/2023 membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal. Penetapan kehalalan tetap merupakan kewenangan lembaga fatwa. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. Pelaku usaha perlu memahami pembagian peran ini agar tidak salah memahami status produk.

Dalam praktik, pelaku usaha tidak menetapkan sendiri kehalalan produknya. Yang dilakukan pelaku usaha adalah menyiapkan sistem jaminan produk halal, memastikan bahan dan prosesnya memenuhi kriteria, lalu mengajukan sertifikasi melalui jalur yang sesuai.

Kaitan dengan kriteria SJPH

Meski proses sertifikasi disederhanakan, acuan penerapan sistem jaminan produk halal di sisi pelaku usaha tetap mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang diubah dengan Kepka 20/2023. Kriteria itu mencakup lima hal: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.

Konsekuensinya, pelaku usaha yang ingin memanfaatkan penyederhanaan proses tetap harus membangun lima kriteria tersebut. Tidak ada jalan pintas untuk bagian bahan dan proses. Di sinilah kesiapan usaha diuji.

Apa yang perlu disiapkan pelaku usaha

Ada beberapa langkah praktis yang bisa dijalankan:

1. Petakan seluruh bahan yang dipakai, termasuk bahan tambahan dan perisa.
2. Minta dokumen pendukung dari pemasok, seperti sertifikat halal bahan.
3. Pisahkan jalur produksi jika ada bahan yang tidak jelas statusnya.
4. Tunjuk personel yang menjalankan sistem jaminan produk halal.
5. Tentukan jalur sertifikasi yang sesuai: self-declare untuk UMK berisiko rendah, atau reguler untuk lainnya.

Langkah-langkah ini membantu pelaku usaha menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi tanpa mengorbankan pemenuhan syarat halal.

Penutup

UU 6/2023 mengubah cara pelaku usaha mengurus sertifikasi halal, tetapi tidak mengubah prinsip dasarnya: bahan dan proses harus jelas. Bagi yang ingin merapikan kesiapan sistem jaminan produk halal, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat membantu mengelola kriteria SJPH dalam satu aplikasi, mulai dari kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, hingga audit internal.