UMK dan Sertifikasi Halal: Titik Kritis Bahan hingga Berkas

Kewajiban sertifikasi halal menyentuh semua skala usaha, termasuk UMK. Persoalannya bukan sekadar niat mendaftar. Ada pekerjaan teknis yang harus diselesaikan lebih dulu: memastikan bahan yang dipakai tidak berada di titik kritis, menata proses produksi, dan merapikan dokumen. Bagi UMK dengan tim terbatas, tiga hal ini bisa terasa berat.

Bahan Titik Kritis yang Sering Tak Disadari

Banyak UMK menganggap produknya aman karena tidak memakai bahan hewani secara langsung. Padahal titik kritis bisa masuk lewat bahan penolong. Beberapa contoh yang perlu diperiksa:

• Enzim mikrobial untuk sirup glukosa, pelunak daging, produksi jus, dan keju. Enzim bisa bersumber mikrobial, nabati, atau hewani.
• Whey dan kaseinat pada susu bubuk, minuman protein, dan produk bakery. Turunan susu ini halal, tetapi proses keju sumbernya bisa memakai rennet hewani.
• Asam stearat dan magnesium stearat (E470, E572) pada bubuk minuman instan, tablet, dan kosmetik. Bahan ini bisa berasal dari minyak sawit atau lemak hewani.
• Albumin dari putih telur pada produk bakery. Umumnya halal, tetapi tetap perlu diverifikasi bebas campuran non-halal.

Masalahnya, UMK jarang mendapat informasi asal bahan secara lengkap dari pemasok. Label kemasan sering hanya mencantumkan nama generik. Tanpa dokumen pendukung dari pemasok, status bahan sulit dipastikan.

Menelusuri Asal Bahan

Langkah pertama adalah menanyakan asal bahan langsung ke pemasok. Untuk enzim mikrobial, cari keterangan sumber dan dokumen pendukung. Untuk whey dan kaseinat, pastikan produsen mencantumkan penggunaan rennet mikrobial atau rennet hewani bersertifikat halal. Untuk asam stearat dan magnesium stearat, cari versi nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit.

Jika pemasok tidak bisa memberi keterangan, UMK punya dua pilihan: mengganti bahan dengan alternatif yang dokumennya jelas, atau mencatat bahan tersebut sebagai titik kritis yang perlu dipantau. Pilihan pertama lebih aman untuk kelancaran sertifikasi.

Menata Proses dan Dokumen

Selain bahan, UMK perlu memastikan proses produksi tidak tercampur dengan bahan non-halal. Ini mencakup alat, area penyimpanan, dan alur kerja. Pemisahan tidak harus mahal. Yang penting konsisten dan bisa dijelaskan.

Dari sisi dokumen, acuan penerapan sistem jaminan produk halal di sisi pelaku usaha adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang diubah dengan Kepka 20/2023. Dokumen ini memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.

Bagi UMK, lima kriteria ini bisa diterjemahkan menjadi berkas sederhana: kebijakan halal tertulis, daftar bahan beserta dokumen asalnya, alur proses produksi, dan catatan pemantauan. Yang sering menjadi hambatan bukan isinya, melainkan kerapian dan konsistensi pencatatannya.

Mengapa UMK Perlu Melibatkan Pihak Lain

Pemeriksaan kehalalan dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi. Akreditasi LPH mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012 dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal. Standar ini mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan.

Tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pengganti PP 39/2021. Regulasi ini juga mengatur pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Artinya, UMK akan berhadapan dengan pemeriksa yang bekerja berdasarkan standar. Semakin rapi bahan dan dokumen sejak awal, semakin lancar proses pemeriksaan.

Langkah Praktis untuk UMK

1. Daftar semua bahan, termasuk bahan penolong dan aditif.
2. Tandai bahan yang masuk kategori titik kritis: enzim, whey, kaseinat, stearat, albumin.
3. Minta dokumen asal bahan dari pemasok. Jika tidak ada, cari alternatif bersertifikat halal.
4. Catat alur proses produksi dan pastikan tidak ada pencampuran dengan bahan non-halal.
5. Siapkan berkas sederhana sesuai lima kriteria SJPH: kebijakan, bahan, proses, produk, pemantauan.

Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, tugas UMK adalah menyiapkan bahan, proses, dan dokumen sebaik mungkin, bukan menetapkan status halal sendiri.

Jika Anda ingin menata seluruh kriteria SJPH dalam satu tempat, termasuk registri bahan dan titik kritis, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat membantu memetakan kesiapan sertifikasi usaha Anda.