UMK dan Sertifikasi Halal: Persoalan Dokumen Pemasok

Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU itu kemudian diubah, dan perubahan terakhir tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perubahan tersebut menyederhanakan proses sertifikasi dan memperkenalkan skema pernyataan halal atau self-declare untuk usaha mikro dan kecil.

Namun penyederhanaan skema tidak menghapus satu hal mendasar: pelaku usaha tetap harus membuktikan bahwa bahan yang dipakai jelas asalnya. Di titik inilah banyak UMK tersendat.

Masalahnya bukan niat, tapi dokumen

Banyak UMK sudah tahu bahwa produknya harus bersertifikat halal. Yang membuat proses berhenti di tengah jalan biasanya bukan penolakan, melainkan ketiadaan dokumen. Sertifikat halal bahan dari pemasok tidak tersedia. Nama bahan di kemasan berbeda dengan nama di faktur. Pemasok berganti tanpa pemberitahuan tertulis.

Kondisi ini masuk akal. UMK umumnya membeli bahan dalam jumlah kecil dari distributor, agen, atau pedagang perantara. Rantai pasoknya pendek, tetapi tidak selalu terdokumentasi. Ketika diminta menelusuri asal bahan, pelaku usaha harus menghubungi pihak yang bahkan tidak mengenalnya secara langsung.

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal menempatkan bahan sebagai salah satu dari lima kriteria. Empat kriteria lainnya adalah komitmen dan tanggung jawab, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Artinya, bahan bukan pelengkap administrasi. Ia bagian inti dari sistem yang dinilai.

Bahan yang paling sering menyulitkan

Beberapa bahan punya status yang bergantung pada sumbernya. Dokumen pemasok menjadi penentu, bukan tebakan.

• Gliserin atau gliserol (E422). Pelembap serbaguna yang bisa berasal dari minyak sawit atau dari lemak babi. Alternatifnya adalah gliserin nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit atau kelapa.
• Shellac (E904). Pelapis mengilap dari resin serangga kutu lak. Secara materi umumnya ditoleransi, tetapi prosesnya perlu dicek. Alternatifnya shellac bersertifikat halal dengan pelarut terverifikasi, atau pelapis nabati seperti carnauba wax murni.
• L-arginine dan asam amino lain. Bisa hasil fermentasi mikrobial atau ekstraksi dari sumber hewani. Yang dibutuhkan adalah dokumen ketertelusuran dari pemasok.
• Alkohol atau etanol. Statusnya bergantung pada sumber, kadar, dan tujuan penggunaan. Diperlukan dokumen sumber dan kadar yang telah diverifikasi.

Bahan-bahan ini muncul di banyak produk UMK: permen, kue lembap, suplemen, minuman fortifikasi, obat sirup, hingga pelapis buah. Persoalannya bukan bahan itu sendiri, melainkan ketiadaan keterangan tertulis tentang asalnya.

Mengapa dokumen pemasok sulit didapat

Ada beberapa sebab yang berulang.

1. Pemasok kecil tidak punya sertifikat. Bahan yang dibeli mungkin memang berasal dari sumber yang jelas, tetapi pemasok tidak memiliki sertifikat halal atas bahan tersebut.
2. Pemasok berganti tanpa catatan. UMK sering membeli dari pemasok yang tersedia saat itu. Tidak ada pencatatan sistematis tentang siapa memasok apa dan kapan.
3. Nama bahan tidak seragam. Satu bahan bisa tercatat dengan nama dagang, nama generik, atau kode E-number di dokumen yang berbeda.
4. Volume pembelian kecil. Pemasok besar kadang enggan melayani permintaan dokumen untuk pembelian dalam jumlah kecil.

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menetapkan 27 jenis layanan beserta persyaratan, jangka waktu, dan tarif, termasuk penerbitan sertifikat halal dan kode fasilitasi. Regulasi ini memberi kepastian soal prosedur. Namun ia tidak bisa menggantikan dokumen bahan yang memang belum ada di tangan pelaku usaha.

Langkah yang bisa dimulai sekarang

Persoalan dokumen pemasok tidak selesai dalam satu hari, tetapi bisa dikurangi sedikit demi sedikit.

• Buat daftar seluruh bahan yang dipakai, termasuk bahan tambahan yang jumlahnya kecil.
• Untuk setiap bahan, catat nama pemasok, nomor kontak, dan tanggal pembelian terakhir.
• Pisahkan bahan yang sudah punya sertifikat halal dari yang belum.
• Mintakan salinan sertifikat halal bahan kepada pemasok secara tertulis, bukan lisan.
• Simpan dokumen tersebut bersama catatan pembelian, agar tidak hilang saat pergantian pemasok.

Bagi UMK yang masuk kategori berisiko rendah, skema pernyataan halal memang meringkas tahapan. Tetapi pernyataan itu tetap berdiri di atas bahan yang jelas. Jika bahan tidak terlacak, pernyataan kehilangan dasarnya.

Yang perlu diingat soal kewenangan

Penetapan kehalalan suatu produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Pelaku usaha tidak menetapkan status halal produknya sendiri, dan artikel ini tidak menyatakan suatu produk halal atau haram. Yang bisa dilakukan pelaku usaha adalah menyiapkan bukti: asal bahan, dokumen pemasok, dan catatan proses yang konsisten.

Bagi UMK, kesiapan sering kali bukan soal biaya besar, melainkan kerapian pencatatan. Dokumen pemasok yang tersimpan baik akan memangkas banyak waktu ketika proses sertifikasi berjalan.

Jika kebingungan utama Anda ada pada jalur pernyataan halal untuk usaha mikro dan kecil berisiko rendah, layanan Pendampingan Self-Declare UMK dari IndoHalal.id dapat membantu memetakan kesiapan bahan dan dokumen Anda.