UMK dan Sertifikasi Halal: Persoalan Berkas dan Pendampingan

Kewajiban sertifikasi halal berlaku bagi pelaku usaha, termasuk usaha mikro dan kecil (UMK). Namun, UMK menghadapi persoalan yang berbeda dari industri besar. Skala usaha yang kecil, keterbatasan tenaga kerja, dan pemahaman regulasi yang belum merata membuat proses pemenuhan kewajiban ini tidak sederhana.

Kerangka Hukum yang Menyentuh UMK

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi acuan terbaru. Regulasi ini menyederhanakan proses sertifikasi dan memperkenalkan skema pernyataan halal atau self-declare bagi UMK. Skema ini membuka jalan bagi usaha mikro dan kecil untuk memenuhi kewajiban tanpa melalui jalur reguler yang lebih panjang.

Pelaksanaan teknisnya diatur lebih lanjut, antara lain melalui PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini mengatur tata cara pendirian, akreditasi, dan lingkup kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta pengangkatan auditor halal. Di sisi lain, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021—yang diubah dengan Kepka 20/2023—menjadi acuan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di pelaku usaha. Lima kriterianya mencakup komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.

Persoalan Khas UMK

Bagi UMK, lima kriteria SJPH tidak selalu mudah diterjemahkan ke dalam praktik harian. Beberapa persoalan yang kerap muncul antara lain:

• Keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua UMK memiliki personel khusus yang memahami regulasi halal. Pemilik usaha sering merangkap berbagai peran, termasuk mengurus administrasi sertifikasi.
• Dokumen bahan yang tidak lengkap. UMK kerap membeli bahan dari pemasok kecil tanpa sertifikat halal. Menelusuri asal bahan menjadi sulit, terutama untuk bahan yang statusnya tergantung sumber.
• Pemahaman titik kritis yang belum merata. Beberapa bahan memerlukan verifikasi lebih lanjut. Contohnya asam stearat atau magnesium stearat (E470, E572) yang bisa berasal dari minyak sawit atau lemak hewani. Ada pula taurin yang kini umumnya sintetis, tetapi secara historis berasal dari empedu sapi. Vitamin D3 dari lanolin juga perlu dipastikan sumbernya.
• Keterbatasan akses pendampingan. Proses sertifikasi memerlukan pendampingan, baik untuk jalur reguler maupun self-declare. Tidak semua UMK berada dekat dengan pendamping yang tersedia.

Bahan Titik Kritis dan Konsekuensinya

Dalam praktik, UMK perlu mengenali bahan yang status kehalalannya tidak otomatis. Albumin dari putih telur, misalnya, umumnya halal, tetapi tetap perlu dipastikan bebas campuran non-halal. Sementara asam stearat, taurin, dan vitamin D3 dari lanolin memerlukan penelusuran lebih lanjut.

Kesulitan muncul ketika UMK tidak memiliki akses langsung ke informasi pemasok. Dokumen pendukung seperti sertifikat halal bahan atau spesifikasi produk menjadi penting. Tanpa itu, proses verifikasi dapat terhambat.

Skema Self-Declare dan Batasannya

Skema pernyataan halal atau self-declare diperkenalkan untuk meringankan beban UMK. Namun, skema ini memiliki kriteria dan batasan. Tidak semua produk UMK dapat menggunakan jalur ini. Produk dengan risiko tinggi atau bahan yang tergolong titik kritis tetap memerlukan proses reguler.

Pemahaman atas batasan ini penting agar UMK tidak salah langkah. Kesalahan memilih jalur dapat berujung pada penolakan atau perbaikan dokumen yang berulang.

Langkah Praktis yang Dapat Disiapkan

Meski menghadapi keterbatasan, UMK dapat menyiapkan beberapa hal sejak awal:

1. Mengidentifikasi seluruh bahan yang digunakan, termasuk bahan tambahan dan bahan penolong.
2. Memisahkan bahan yang sudah bersertifikat halal dari yang belum.
3. Menyusun daftar pemasok dan mendokumentasikan asal bahan.
4. Menunjuk personel yang bertanggung jawab mengelola dokumen halal.
5. Memahami alur dan persyaratan layanan sertifikasi halal, termasuk jangka waktu dan tarif yang berlaku.

Langkah-langkah ini tidak menjamin kelulusan, tetapi membantu UMK masuk ke proses dengan kesiapan yang lebih baik.

Peran Pendampingan

Pendampingan menjadi kunci bagi UMK. Pendamping membantu menerjemahkan persyaratan regulasi ke dalam praktik usaha sehari-hari. Mereka juga membantu menyusun dokumen dan memverifikasi bahan yang tergolong titik kritis.

BPJPH menetapkan standar pelayanan melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025. Regulasi ini mencakup 27 jenis layanan, termasuk registrasi LP3H dan pendamping PPH, serta penerbitan sertifikat halal. Keberadaan pendamping yang terdaftar menjadi bagian penting dari ekosistem ini.

Pada akhirnya, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. UMK perlu memahami pembagian kewenangan ini agar tidak keliru dalam memahami status produk.

Bagi UMK yang ingin merapikan dokumen dan memahami titik kritis bahan sebelum mengurus sertifikasi, IndoHalal.id menyediakan layanan Pendampingan Self-Declare UMK untuk membantu menyiapkan langkah awal.