Persoalan UMK dalam Memenuhi Kewajiban Sertifikasi Halal

Kewajiban sertifikasi halal tidak hanya menyasar industri besar. Usaha mikro dan kecil (UMK) juga berada di dalam cakupan UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang telah diubah melalui UU 6/2023. Namun, jalan yang harus ditempuh UMK tidak sama dengan jalan industri besar. Ada persoalan khas yang muncul ketika skala usaha kecil berhadapan dengan rangkaian persyaratan sertifikasi.

Kerangka Hukum yang Sama, Kapasitas yang Berbeda

UU 33/2014 mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. UU 6/2023 sebagai perubahan terakhir menyederhanakan proses sertifikasi dan memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) bagi UMK.

Penyederhanaan itu penting. Tetapi penyederhanaan proses tidak otomatis menghapus persoalan di lapangan. UMK tetap harus memenuhi sejumlah syarat, dan justru di titik inilah keterbatasan mereka terlihat.

Persoalan Dokumen dan Administrasi

Persoalan pertama bersifat administratif. UMK sering tidak memiliki pencatatan bahan baku yang rapi. Pembelian dilakukan secara lisan, dari pemasok berganti-ganti, tanpa nota yang tersimpan. Ketika diminta menelusuri asal bahan, pelaku usaha tidak punya rujukan yang bisa ditunjukkan.

Persoalan ini bukan soal kemauan, melainkan soal kebiasaan dan waktu. Pemilik usaha kecil biasanya merangkap sebagai pekerja, kasir, dan bagian pembelian. Administrasi sering dikerjakan sekadarnya.

Titik Kritis Bahan yang Sulit Ditelusuri

Persoalan kedua menyangkut bahan. Beberapa bahan yang umum dipakai UMK berada di kategori titik kritis, yaitu bahan yang status kehalalannya tergantung pada sumbernya.

• Lemak hewani atau shortening. Dipakai untuk menggoreng dan memanggang. Lemak ini bisa berasal dari hewan yang berbeda-beda. Alternatifnya adalah minyak sawit, minyak kelapa, margarin nabati, atau shortening dari lemak sapi bersertifikat halal.
• Rennet. Enzim penggumpal keju yang berasal dari lambung anak sapi dan harus disembelih secara syar'i. Alternatifnya rennet mikrobial atau rennet hasil rekayasa genetika yang tersertifikasi halal.
• Kolagen. Protein dari kulit atau tulang hewan. Sumbernya menentukan kehalalan, sama seperti gelatin. Alternatifnya kolagen ikan atau kolagen sapi bersertifikat halal.
• Enzim mikrobial pengolahan pangan. Kategori luas enzim seperti amilase, protease, dan lipase, yang bisa bersumber mikrobial, nabati, atau hewani.

Bahan-bahan ini muncul di produk yang akrab bagi UMK: kue kering, donat, mi instan, keju, sirup, hingga suplemen. Menelusuri asalnya menuntut dokumen dari pemasok. Banyak UMK membeli bahan ini secara curah atau tanpa merek jelas, sehingga dokumen sumber sulit diperoleh.

Peran LPH dan Biaya yang Harus Dihitung

UU 33/2014 menempatkan LPH sebagai lembaga yang memeriksa produk. PP 42/2024 mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal. Kepka BPJPH 78/2025 melengkapi hal ini dengan pedoman akreditasi LPH, termasuk persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian, dengan acuan SNI ISO/IEC 17065:2012.

Bagi UMK, keberadaan LPH yang terakreditasi penting karena di situlah produk diperiksa. Namun, rantai ini juga berarti ada tahapan dan biaya yang harus dipahami sejak awal. UMK perlu tahu apa yang diperiksa, dokumen apa yang diminta, dan bagaimana alurnya, agar tidak tersendat di tengah jalan.

Penetapan Halal Bukan Urusan Sertifikat

Satu hal yang sering disalahpahami: sertifikat halal bukan bukti yang bisa diurus begitu saja. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Artinya, tidak ada pihak yang bisa menjanjikan kelulusan, dan tidak ada produk yang bisa disebut halal atau haram secara definitif di luar forum penetapan tersebut.

Menyiapkan Diri Sejak Awal

Persoalan UMK dalam sertifikasi halal umumnya berakar pada kesiapan, bukan pada niat. Ada tiga hal yang bisa disiapkan lebih dulu.

1. Rapikan catatan bahan. Simpan nota, catat nama produk dan pemasok, termasuk untuk bahan curah.
2. Kenali titik kritis. Tandai bahan yang statusnya tergantung sumber, lalu minta dokumen dari pemasok.
3. Pahami alur. Ketahui tahapan sertifikasi dan dokumen yang diminta, agar proses berjalan tanpa hambatan berulang.

Skema pernyataan halal untuk UMK berisiko rendah memang membuka jalan yang lebih ringkas. Tetapi jalur ini tetap menuntut pemahaman bahan dan ketertiban administrasi. Tanpa itu, penyederhanaan proses tidak banyak membantu.

Untuk merapikan registri bahan, memetakan titik kritis, dan menyiapkan dokumen sebelum mendaftar, UMK dapat memakai platform SJPH dari IndoHalal.id yang mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu aplikasi.