Panduan Teknis Sertifikasi Halal: Tahap demi Tahap

Sertifikasi halal bukan sekadar pengajuan dokumen. Ada tahapan yang harus dilalui secara berurutan. Setiap tahap memiliki kelengkapan teknis yang perlu disiapkan. Artikel ini memandu langkah teknis dalam proses sertifikasi halal, tahap demi tahap, berdasarkan regulasi yang berlaku.

1. Memastikan Produk Termasuk Wajib Sertifikat

Langkah pertama adalah memastikan apakah produk Anda termasuk dalam kelompok yang wajib bersertifikat halal. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 menetapkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Keputusan ini kemudian diubah dengan KMA 944 Tahun 2024. Pastikan produk Anda masuk dalam daftar tersebut dan ketahui batas waktu kewajibannya.

2. Menyiapkan Dokumen dan Data Produk

Sebelum mendaftar, kumpulkan informasi produk secara rinci. Data ini akan menjadi dasar bagi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam melakukan pemeriksaan. Beberapa dokumen yang umumnya diperlukan meliputi:

• Nama produk dan variannya.
• Daftar bahan yang digunakan beserta asal-usulnya.
• Nama dan alamat pemasok bahan.
• Dokumen pendukung dari pemasok, seperti sertifikat halal bahan atau surat pernyataan.
• Alur proses produksi.
• Informasi kemasan dan label.

Pastikan setiap bahan memiliki keterlacakan yang jelas. Untuk bahan yang tergolong titik kritis, seperti gelatin, gliserin, atau shellac, dokumen pendukung menjadi semakin penting.

3. Mendaftar ke BPJPH

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pelaku usaha mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen yang telah disiapkan. BPJPH kemudian akan menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan.

4. Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal

LPH yang ditetapkan akan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Pemeriksaan ini mencakup audit dokumen dan verifikasi ke lapangan. Auditor Halal akan memeriksa kesesuaian bahan, proses produksi, dan sistem jaminan produk halal yang diterapkan. LPH sendiri diakreditasi berdasarkan standar SNI ISO/IEC 17065:2012, yang mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, serta manajemen keluhan dan banding.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, pelaku usaha diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Proses ini dapat memerlukan waktu tambahan.

5. Penetapan Kehalalan oleh Komisi Fatwa

Hasil pemeriksaan LPH disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Lembaga inilah yang berwenang menetapkan kehalalan produk. Penetapan ini bersifat kewenangan fatwa, bukan sekadar administratif. Pelaku usaha tidak dapat menyatakan produknya halal secara definitif sebelum ada penetapan dari komisi fatwa.

6. Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH

Setelah penetapan kehalalan, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. Sertifikat ini merupakan bukti resmi bahwa produk telah memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Sertifikat hanya diterbitkan oleh BPJPH, bukan oleh LPH atau lembaga lain.

7. Menjaga Konsistensi Setelah Sertifikat Terbit

Sertifikat halal bukan akhir dari proses. Pelaku usaha perlu menjaga konsistensi bahan dan proses produksi. Perubahan pemasok atau bahan baku harus dikelola dengan baik, termasuk memperbarui dokumen dan memastikan bahan baru juga halal. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang telah dibangun sebaiknya dijalankan secara berkelanjutan, termasuk audit internal secara berkala.

Catatan tentang Regulasi

Proses sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pelaksanaannya kemudian diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang menggantikan PP 39/2021. PP 42/2024 mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal. Pelaku usaha perlu memahami regulasi ini sebagai dasar hukum proses yang dijalani.

Kesimpulan

Sertifikasi halal adalah proses bertahap yang memerlukan kesiapan dokumen, keterlacakan bahan, dan komitmen untuk menjaga konsistensi. Setiap tahap memiliki peran dan kewenangannya masing-masing. Memahami urutan dan persyaratan teknis di setiap tahap akan membantu pelaku usaha menjalani proses ini dengan lebih terarah.

Jika Anda membutuhkan pendampingan menyeluruh, layanan Pendampingan Sertifikasi Halal Reguler dari IndoHalal.id dapat mengawal proses dari gap assessment hingga sertifikat terbit.