Kepka BPJPH 78/2025: Akreditasi LPH dan Artinya bagi Pelaku Usaha

Sertifikat halal diterbitkan BPJPH. Sebelum penerbitan, kehalalan produk ditetapkan melalui mekanisme fatwa, dan pemeriksaan kehalalan dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Posisi LPH inilah yang diatur rinci dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

Bagi pelaku usaha, regulasi ini bukan dokumen yang jauh dari keseharian. Ia menentukan siapa yang boleh memeriksa produk Anda, sejauh mana pemeriksaannya, dan seberapa lama proses berjalan.

Apa yang Diatur

Kepka 78/2025 memuat pedoman lengkap akreditasi LPH. Cakupannya meliputi persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, serta asesmen penyaksian. Acuan yang dipakai adalah SNI ISO/IEC 17065:2012.

Dua hal perlu dicatat. Pertama, ada pembedaan kualifikasi LPH: Pratama dan Utama. Kedua, ada lingkup kompetensi yang ditetapkan. Artinya, tidak semua LPH berwenang memeriksa semua jenis produk.

Regulasi ini juga menyebut survailen. Akreditasi LPH tidak berhenti pada pengakuan awal, tetapi dipantau secara berkala. Ada pula asesmen penyaksian, yaitu penilaian langsung terhadap kinerja pemeriksaan.

Konsekuensi Praktis bagi Pelaku Usaha

1. Pilihan LPH menjadi terarah

Karena ada kualifikasi dan lingkup kompetensi, pelaku usaha perlu memastikan LPH yang dipilih memang berwenang atas jenis produk yang diajukan. Memilih LPH yang tepat sejak awal menghindari pemeriksaan ulang.

2. Mutu pemeriksaan lebih dapat diprediksi

Acuan SNI ISO/IEC 17065:2012 dan adanya asesmen penyaksian mendorong keseragaman cara kerja LPH. Bagi pelaku usaha, ini berarti ruang lingkup pertanyaan auditor dan bukti yang diminta cenderung lebih terstandar.

3. Dokumen dan sistem internal tetap menjadi penentu

Akreditasi LPH mengatur sisi pemeriksa, bukan sisi pelaku usaha. Yang diperiksa tetap sistem dan bahan Anda. Karena itu, kesiapan internal tetap menjadi faktor utama. Acuan yang dipakai di sisi pelaku usaha adalah kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam Kepka BPJPH 57/2021, yang memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Kepka tersebut telah diubah dengan Kepka 20/2023.

4. Waktu dan biaya lebih terukur

Kepka 78/2025 mencantumkan biaya dan alur permohonan akreditasi. Untuk sisi pelaku usaha, gambaran jangka waktu dan tarif layanan BPJPH tersedia dalam Kepka BPJPH 243/2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH. Regulasi itu menetapkan 27 jenis layanan lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif, termasuk akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, serta penerbitan sertifikat halal. Kepka 243/2025 mencabut Kepka 120/2022.

Kaitan dengan Bahan Titik Kritis

Pemeriksaan LPH pada dasarnya menelusuri asal bahan. Beberapa bahan perlu perhatian khusus karena statusnya bergantung pada sumber.

• L-Cysteine (E920). Pelunak adonan roti. Secara historis diekstrak dari rambut manusia atau bulu unggas. Alternatifnya adalah L-Cysteine hasil fermentasi mikrobial yang telah tersertifikasi, atau enzim pelunak adonan nabati. Umum dipakai pada roti tawar produksi massal, roti burger, dan pizza dough komersial.
• Whey dan kaseinat. Turunan susu yang sendirinya halal, tetapi proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani. Pilih whey atau kaseinat dari produsen yang mencantumkan penggunaan rennet mikrobial atau rennet hewani bersertifikat halal. Banyak dipakai pada susu bubuk formula, minuman protein, produk roti dan bakery, serta keju olahan.
• Vitamin D3 dari lanolin. Vitamin D3 komersial sering diekstrak dari lanolin, yaitu lemak bulu domba, bukan dari hewan sembelihan. Alternatifnya adalah vitamin D3 dari lanolin bersertifikat halal, atau vitamin D2 (ergocalciferol) berbasis jamur atau ragi. Lazim pada susu dan produk susu terfortifikasi, suplemen multivitamin, serta susu formula bayi.
• Albumin (putih telur). Protein dari putih telur, umumnya halal, tetapi tetap perlu diverifikasi bebas campuran non-halal. Biasanya tidak memerlukan pengganti; pastikan label menyebut "egg albumin/albumen" secara eksplisit. Dipakai pada produk bakery seperti meringue dan macaron, pengolahan daging olahan, serta produk farmasi tertentu.

Daftar ini menunjukkan satu hal: yang dinilai bukan nama bahan, melainkan asalnya. Karena itu, dokumen pendukung dari pemasok menjadi bagian penting dari berkas yang Anda siapkan.

Dasar Hukum yang Perlu Dipahami

Kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran LPH, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini berstatus diubah.

Perlu ditegaskan: penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. LPH memeriksa dan melaporkan, bukan menetapkan status halal.

Yang Bisa Disiapkan Sekarang

1. Petakan jenis produk Anda dan tentukan lingkup kompetensi LPH yang relevan.
2. Susun registri bahan, termasuk nama dagang, produsen, dan dokumen asal bahan.
3. Perkuat lima kriteria SJPH, terutama pada kriteria bahan dan proses produk halal.
4. Rapikan bukti pemantauan dan evaluasi, karena bagian ini yang menunjukkan sistem Anda berjalan, bukan sekadar ada di atas kertas.

Kepka 78/2025 memperjelas sisi hulu sertifikasi halal. Bagi pelaku usaha, manfaat praktisnya adalah kepastian soal siapa yang memeriksa dan bagaimana pemeriksaan itu dilakukan. Sisanya tetap bergantung pada kesiapan sistem dan ketertelusuran bahan di perusahaan Anda.

Untuk mengelola kriteria SJPH, registri bahan, dan titik kritis dalam satu tempat sebelum diperiksa LPH, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang membantu memetakan kesiapan sertifikasi BPJPH Anda.