Industri dan Ekspor Halal: Titik Kritis Bahan yang Sering Terlewat

Ambisi Indonesia menjadi pemain utama halal global bertumpu pada kesiapan industri di hilir. Sertifikat halal adalah syarat, tetapi bukan satu-satunya. Persoalan sesungguhnya sering muncul jauh sebelum berkas didaftarkan: pada bahan baku dan titik kritis yang tidak terlihat di label.

Mengapa titik kritis bahan menentukan daya saing ekspor

Produk yang akan diekspor ke pasar dengan persyaratan halal ketat harus mampu membuktikan asal-usul setiap bahan. Bukti ini bukan sekadar pernyataan, melainkan dokumen yang dapat ditelusuri. Bila satu bahan tidak jelas, seluruh lini produk berisiko tertahan. Di sinilah industri perlu memetakan titik kritis sejak awal, bukan menjelang pengajuan sertifikat.

Regulasi menempatkan sistem jaminan produk halal sebagai acuan di sisi pelaku usaha. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Kriteria bahan menjadi fondasi yang menentukan apakah klaim halal dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis yang kerap luput di lini produksi

Beberapa bahan memiliki status yang bergantung pada sumber dan prosesnya. Pelaku usaha perlu menelusurinya satu per satu.

• Gelatin. Protein pengental dari kolagen hewan ini halal hanya bila sumber dan penyembelihannya jelas. Penggunaannya luas: marshmallow, permen jeli, kapsul obat dan suplemen, es krim, yogurt, hingga produk roti tertentu. Alternatifnya antara lain gelatin ikan, gelatin sapi bersertifikat halal, atau agar-agar dan karagenan sebagai pengganti nabati.
• Cangkang kapsul gelatin. Titik kritis yang sering luput dari perhatian. Banyak suplemen dan obat memakai cangkang ini. Alternatifnya kapsul nabati berbahan HPMC atau kapsul gelatin sapi bersertifikat halal.
• Daging hasil pemisahan mekanis (MSM). Daging sisa tulang yang diekstraksi mesin berisiko bercampur dari berbagai jenis hewan. Produk olahan daging harga ekonomis seperti sosis, nugget, dan bakso perlu jaminan lini produksi khusus halal serta sertifikat dari rumah potong hewan bersertifikat.
• Alkohol atau etanol. Statusnya bergantung pada sumber, kadar, dan tujuan penggunaan. Bahan ini muncul sebagai pelarut perisa dan pewarna, ekstrak vanili, produk fermentasi seperti kecap, tapai, dan tempoyak, serta obat cair. Alternatifnya pelarut nabati non-alkohol atau etanol dengan dokumen sumber dan kadar yang telah diverifikasi LPH.

Daftar ini tidak lengkap tanpa penelusuran dokumen. Untuk setiap bahan, industri perlu mengetahui asal pemasok, proses produksi, dan apakah ada kontaminasi silang di jalur distribusi.

Peran regulasi dalam menyederhanakan, bukan menghapus kewajiban

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah UU 33/2014 dan menyederhanakan proses sertifikasi. Skema pernyataan halal (self-declare) diperkenalkan untuk usaha mikro dan kecil, dan jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal dibuka. Penyederhanaan ini meringankan administrasi, tetapi tidak menghapus kewajiban menelusuri bahan. Bagi industri menengah dan besar, jalur reguler tetap menuntut bukti dokumen yang kuat.

Kewajiban bersertifikat halal sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, yang kemudian diubah dengan KMA 944/2024. Penahapan kewajiban ini memberi sinyal bahwa pasar domestik pun menuntut kesiapan yang sama dengan pasar ekspor.

Langkah praktis menyiapkan rantai pasok

1. Petakan seluruh bahan, termasuk bahan tambahan dan bahan pembantu proses, lalu tandai mana yang berstatus syubhat atau tergantung sumber.
2. Minta dokumen sumber dan sertifikat halal dari setiap pemasok. Simpan sebagai bagian dari registri bahan.
3. Identifikasi titik kontaminasi silang di lini produksi, terutama bila satu fasilitas mengolah produk halal dan nonhalal.
4. Lakukan audit internal berkala untuk memastikan sistem masih berjalan, bukan hanya ada di atas kertas.
5. Siapkan alternatif bahan untuk titik kritis agar tidak bergantung pada satu pemasok.

Penetapan kehalalan suatu produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, industri sebaiknya memandang sertifikasi sebagai hasil dari sistem yang tertata, bukan tujuan akhir. Ekspor halal yang berkelanjutan bertumpu pada kemampuan menelusuri bahan dan membuktikannya secara konsisten.

Untuk memetakan titik kritis dan menyiapkan registri bahan secara terukur, platform SJPH dari IndoHalal.id membantu mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu aplikasi, mulai dari kebijakan halal hingga kesiapan sertifikasi BPJPH.