Cara Menelusuri Titik Kritis Kehalalan Bahan Pangan

Banyak pelaku usaha menganggap kehalalan bahan ditentukan oleh namanya. Anggapan ini keliru. Sejumlah bahan berstatus syubhat atau bergantung sumber, meski namanya terdengar teknis dan netral. Titik kritis kehalalan justru terletak pada asal-usul bahan, bukan pada labelnya.

Artikel ini membahas cara menelusuri titik kritis tersebut secara sistematis, dengan contoh bahan yang umum ditemui di produk pangan, kosmetik, dan suplemen.

Apa Itu Titik Kritis

Titik kritis adalah tahap atau bahan yang berpotensi membuat produk tidak halal. Potensi ini muncul ketika asal-usul bahan tidak jelas, melibatkan hewan, atau bersinggungan dengan zat yang tidak halal.

Dalam kerangka Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), kriteria bahan menjadi salah satu dari lima kriteria yang harus dipenuhi pelaku usaha. Acuan penerapannya ada pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang kemudian diubah dengan Kepka 20/2023. Lima kriteria itu mencakup komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.

Kriteria bahan menuntut pelaku usaha mengetahui asal setiap bahan yang masuk ke dalam produk. Tanpa pengetahuan ini, klaim halal tidak punya dasar.

Tiga Kelompok Bahan yang Perlu Diwaspadai

Bahan titik kritis umumnya masuk ke dalam tiga kelompok.

1. Bahan hewani

Kelompok ini paling sering menjadi sumber persoalan. Contohnya gelatin, yaitu protein pengental dari kolagen hewan. Status kehalalannya bergantung pada sumber hewan dan cara penyembelihannya. Gelatin hanya halal bila sumber dan penyembelihannya jelas.

Kolagen memiliki logika serupa. Protein struktural dari kulit atau tulang hewan ini sumbernya menentukan kehalalan, sama seperti gelatin. Kolagen banyak dipakai pada suplemen kecantikan, minuman kolagen, dan produk perawatan kulit.

Contoh lain adalah karmin atau cochineal dengan kode E120. Bahan ini adalah pewarna merah alami dari serangga cochineal. Ulama berbeda pandangan mengenai statusnya, sehingga bahan ini tergolong syubhat. Karmin lazim ditemukan pada minuman berwarna merah, permen, lipstik, yogurt buah, dan produk daging olahan.

2. Bahan kimia dan aditif

Tidak semua bahan kimia bersifat netral. L-Arginine dan asam amino lain, misalnya, bisa dihasilkan melalui fermentasi mikrobial atau diekstraksi dari sumber hewani. Statusnya bergantung pada jalur produksi yang dipakai.

Bahan ini umum dipakai pada suplemen kebugaran, minuman fortifikasi, dan pakan ternak. Perbedaan jalur produksi inilah yang membuat penelusuran menjadi penting.

3. Bahan dengan nama generik

Nama generik di label sering menyembunyikan asal bahan. Pelaku usaha perlu menelusuri lebih jauh, bukan berhenti pada nama yang tertera.

Langkah Menelusuri Titik Kritis

Penelusuran dapat dilakukan dengan urutan berikut.

1. Petakan seluruh bahan. Susun daftar lengkap bahan yang dipakai, termasuk bahan tambahan dan bahan penolong yang tidak selalu muncul di label konsumen.
2. Klasifikasikan berdasarkan kategori. Pisahkan bahan hewani, kimia dan aditif, serta bahan dengan nama generik. Kelompok hewani dan aditif biasanya memerlukan perhatian lebih besar.
3. Minta dokumen asal bahan. Untuk setiap bahan berisiko, mintalah informasi asal-usul dari pemasok. Untuk asam amino hasil fermentasi mikrobial, misalnya, dokumen ketertelusuran atau traceability dari pemasok menjadi kunci.
4. Periksa kesesuaian dengan alternatif yang jelas. Jika bahan tidak dapat dipastikan asalnya, pertimbangkan alternatif yang statusnya lebih terang.
5. Catat dan simpan. Hasil penelusuran perlu didokumentasikan sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi.

Alternatif Bahan yang Lebih Terang

Untuk beberapa titik kritis, alternatifnya sudah tersedia.

• Gelatin dapat digantikan gelatin ikan, gelatin sapi bersertifikat halal, atau agar-agar dan karagenan sebagai pengganti nabati.
• Kolagen dapat digantikan kolagen ikan atau kolagen sapi bersertifikat halal.
• Karmin dapat digantikan pewarna merah nabati seperti bit, anthocyanin, atau likopen.
• Asam amino dapat dipilih dari hasil fermentasi mikrobial bersertifikat halal yang dilengkapi dokumen ketertelusuran.

Alternatif ini bukan satu-satunya jalan. Yang terpenting adalah setiap bahan memiliki asal-usul yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peran Lembaga Pemeriksa dan Batas Kewenangan

Pemeriksaan kehalalan produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi. Pedoman akreditasi LPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025, yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012. Tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Perlu dipahami bahwa penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, artikel ini tidak menyatakan suatu produk halal atau haram secara definitif. Yang dapat dilakukan pelaku usaha adalah menyiapkan data dan dokumen agar penelusuran bahan berjalan lancar.

Kesimpulan

Titik kritis kehalalan tidak selalu terlihat dari nama bahan. Ia tersembunyi pada asal-usul, jalur produksi, dan dokumen pendukung. Menelusurinya menuntut pencatatan yang rapi dan komunikasi yang jelas dengan pemasok.

Untuk membantu pengelolaan ini, platform SJPH dari IndoHalal.id menyediakan registri bahan, penandaan titik kritis, dan audit internal dalam satu aplikasi, sehingga penelusuran bahan dapat terdokumentasi sejak awal.