Panduan Teknis Sertifikasi Halal: Langkah demi Langkah
Sertifikasi halal adalah proses bertahap. Pahami urutan langkah, dokumen yang perlu disiapkan, dan peran tiap pihak dalam alur sertifikasi.
Sertifikasi halal bukan satu langkah, melainkan rangkaian tahap. Pahami urutan, dokumen, dan titik kritis di setiap tahap agar proses berjalan lancar.
Sertifikasi halal adalah proses bertahap yang melibatkan beberapa pihak. Bagi pelaku usaha, memahami urutan tahap membantu menyiapkan dokumen dan sistem sejak awal. Artikel ini memandu langkah teknisnya secara berurutan, merujuk pada regulasi yang berlaku.
Langkah pertama adalah memastikan apakah produk Anda termasuk kelompok yang wajib bersertifikat halal. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal menetapkan kelompok produk beserta penahapannya. Keputusan ini telah diubah dengan KMA 944/2024. Pastikan Anda merujuk versi terbaru untuk mengetahui kewajiban pada tahap yang berlaku bagi produk Anda.
UU Nomor 6 Tahun 2023 memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) untuk usaha mikro dan kecil. Skema ini menyederhanakan proses. Namun, tidak semua produk dapat menggunakan jalur ini. Pelaku usaha perlu memeriksa kriteria yang berlaku. Jika tidak memenuhi, jalur reguler menjadi pilihan.
SJPH adalah fondasi sertifikasi. Sistem ini mencakup kebijakan halal, prosedur, dan dokumentasi yang memastikan konsistensi. Lima kriteria SJPH yang umum dikenal meliputi kebijakan halal, tim manajemen, bahan, proses produksi, dan produk akhir. Pastikan setiap kriteria terdokumentasi dan diterapkan.
Telusuri setiap bahan yang digunakan. Beberapa bahan memiliki titik kritis yang perlu perhatian khusus. Contohnya:
Dokumen pendukung dari pemasok sangat penting. Tanpa keterangan sumber bahan, titik kritis sulit diselesaikan.
Pendaftaran dilakukan melalui BPJPH. Layanan BPJPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH. Keputusan ini menetapkan 27 jenis layanan, termasuk persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Pastikan Anda memahami persyaratan untuk jenis layanan yang Anda ajukan.
Setelah pendaftaran, LPH akan melakukan pemeriksaan. LPH harus terakreditasi. PP Nomor 42 Tahun 2024 mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH. Pemeriksaan mencakup audit dokumen dan verifikasi lapangan. Pastikan SJPH Anda berjalan sesuai dokumentasi.
Hasil pemeriksaan LPH diteruskan ke Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Penetapan kehalalan adalah kewenangan lembaga ini. Pelaku usaha tidak dapat menyatakan produknya halal secara definitif sebelum ada penetapan.
Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Setelah penetapan kehalalan, BPJPH menerbitkan sertifikat. Pastikan data produk dan produsen sesuai. Sertifikat ini menjadi bukti formal bahwa produk telah melalui proses sertifikasi.
Sertifikat bukan akhir. Sistem harus dipelihara. Perubahan bahan, pemasok, atau proses produksi dapat memengaruhi status halal. Lakukan audit internal secara berkala untuk memastikan SJPH tetap berjalan.
Setiap tahap membutuhkan kesiapan dokumen dan sistem. Bagi yang ingin mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu aplikasi, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang mencakup kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH.
Sertifikasi halal adalah proses bertahap. Pahami urutan langkah, dokumen yang perlu disiapkan, dan peran tiap pihak dalam alur sertifikasi.
Sertifikasi halal adalah proses bertahap. Artikel ini memandu langkah teknis yang perlu disiapkan pelaku usaha, dari pendaftaran hingga sertifikat terbit.
Sertifikasi halal bukan sekadar mengajukan formulir. Ada urutan teknis yang perlu disiapkan pelaku usaha, mulai dari bahan hingga pemantauan.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.