Beranda Layanan Semua Layanan Galeri Aplikasi Konsultasi Mulai Konsultasi Konsultan Alat Sertifikasi Cek Sertifikat Titik Kritis Simulasi Sertifikasi Direktori Wawasan Regulasi Berita Pelatihan FAQ Tentang Cari
Mulai Konsultasi Masuk Daftar
Panduan Sertifikasi

Alur Sertifikasi Halal: Tahap demi Tahap bagi Pelaku Usaha

Sertifikasi halal bukan satu langkah, melainkan rangkaian tahap. Pahami urutan, dokumen, dan titik kritis di setiap tahap agar proses berjalan lancar.

R
Redaksi IndoHalal
31 Oktober 2026 · 4 menit baca
83
Businessman in a gray suit with glasses reviewing documents on a clipboard in an office.

Sertifikasi halal adalah proses bertahap yang melibatkan beberapa pihak. Bagi pelaku usaha, memahami urutan tahap membantu menyiapkan dokumen dan sistem sejak awal. Artikel ini memandu langkah teknisnya secara berurutan, merujuk pada regulasi yang berlaku.

1. Tentukan Jenis Produk dan Kewajiban Sertifikasi

Langkah pertama adalah memastikan apakah produk Anda termasuk kelompok yang wajib bersertifikat halal. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal menetapkan kelompok produk beserta penahapannya. Keputusan ini telah diubah dengan KMA 944/2024. Pastikan Anda merujuk versi terbaru untuk mengetahui kewajiban pada tahap yang berlaku bagi produk Anda.

2. Pilih Skema: Reguler atau Pernyataan Halal (Self-Declare)

UU Nomor 6 Tahun 2023 memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) untuk usaha mikro dan kecil. Skema ini menyederhanakan proses. Namun, tidak semua produk dapat menggunakan jalur ini. Pelaku usaha perlu memeriksa kriteria yang berlaku. Jika tidak memenuhi, jalur reguler menjadi pilihan.

3. Siapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

SJPH adalah fondasi sertifikasi. Sistem ini mencakup kebijakan halal, prosedur, dan dokumentasi yang memastikan konsistensi. Lima kriteria SJPH yang umum dikenal meliputi kebijakan halal, tim manajemen, bahan, proses produksi, dan produk akhir. Pastikan setiap kriteria terdokumentasi dan diterapkan.

4. Petakan Bahan dan Titik Kritis

Telusuri setiap bahan yang digunakan. Beberapa bahan memiliki titik kritis yang perlu perhatian khusus. Contohnya:

  • Mono- dan Digliserida Asam Lemak (E471): pengemulsi yang bisa berasal dari minyak sawit atau lemak hewani. Anda perlu memastikan sumber asam lemaknya nabati dan tercantum dalam sertifikat bahan dari pemasok.
  • Lesitin (E322): umumnya dari kedelai, namun sebagian dari kuning telur atau lemak hewani. Pilih lesitin kedelai atau bunga matahari yang jelas pada label.
  • Ragi (Yeast): umumnya halal, tetapi media pertumbuhannya perlu dicek. Ragi dengan media pertumbuhan nabati bersertifikat halal lebih aman.
  • Isinglass: bahan penjernih dari gelembung renang ikan, biasa dipakai pada bir dan anggur. Untuk produk non-alkohol, gunakan penjernih nabati seperti bentonit atau karagenan.

Dokumen pendukung dari pemasok sangat penting. Tanpa keterangan sumber bahan, titik kritis sulit diselesaikan.

5. Daftar ke BPJPH

Pendaftaran dilakukan melalui BPJPH. Layanan BPJPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH. Keputusan ini menetapkan 27 jenis layanan, termasuk persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Pastikan Anda memahami persyaratan untuk jenis layanan yang Anda ajukan.

6. Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Setelah pendaftaran, LPH akan melakukan pemeriksaan. LPH harus terakreditasi. PP Nomor 42 Tahun 2024 mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH. Pemeriksaan mencakup audit dokumen dan verifikasi lapangan. Pastikan SJPH Anda berjalan sesuai dokumentasi.

7. Penetapan Kehalalan oleh Komisi Fatwa

Hasil pemeriksaan LPH diteruskan ke Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Penetapan kehalalan adalah kewenangan lembaga ini. Pelaku usaha tidak dapat menyatakan produknya halal secara definitif sebelum ada penetapan.

8. Penerbitan Sertifikat Halal

Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Setelah penetapan kehalalan, BPJPH menerbitkan sertifikat. Pastikan data produk dan produsen sesuai. Sertifikat ini menjadi bukti formal bahwa produk telah melalui proses sertifikasi.

9. Jaga Konsistensi Setelah Sertifikat Terbit

Sertifikat bukan akhir. Sistem harus dipelihara. Perubahan bahan, pemasok, atau proses produksi dapat memengaruhi status halal. Lakukan audit internal secara berkala untuk memastikan SJPH tetap berjalan.

Setiap tahap membutuhkan kesiapan dokumen dan sistem. Bagi yang ingin mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu aplikasi, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang mencakup kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH.

Artikel Terkait

Konsultasi Halal

Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.

Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.

Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.