Kabar kebijakan, panduan teknis, dan dinamika industri halal.
25 hasil
Pedoman akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal diatur dalam Kepka BPJPH 78/2025. Pelaku usaha perlu memahami implikasi praktisnya terhadap proses sertifikasi.
Kepka BPJPH 57/2021 menetapkan lima kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Regulasi ini mengubah cara pelaku usaha membuktikan proses produksinya halal.
Kepka BPJPH 243/2025 menetapkan 27 jenis layanan halal beserta persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Pelaku usaha perlu memahami implikasi praktisnya.
KMA 748/2021 menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya, lalu diubah melalui KMA 944/2024. Apa artinya bagi pelaku usaha?
Akreditasi LPH mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012. Standar ini mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, dan kompetensi personel yang berdampak langsung pada proses sertifikasi halal Anda.
UU 33/2014 adalah induk aturan jaminan produk halal di Indonesia. Artikel ini menjelaskan isinya dan apa yang praktis berubah bagi pelaku usaha.
Kepka BPJPH 57/2021 menjadi acuan utama penerapan SJPH di sisi pelaku usaha. Isinya lima kriteria yang menentukan kesiapan Anda sebelum diperiksa.
PP 42/2024 menggantikan PP 39/2021 dan mengatur ulang tata cara LPH serta auditor halal. Apa isinya dan apa akibat praktisnya bagi pelaku usaha?
KMA 748/2021 menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Regulasi ini diubah melalui KMA 944/2024.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.
