Urutan Teknis Sertifikasi Halal, Tahap demi Tahap

Sertifikasi halal bukan satu langkah tunggal. Prosesnya berjalan bertahap, dan setiap tahap punya keluaran yang menjadi masukan bagi tahap berikutnya. Bagi pelaku usaha, memahami urutan ini berguna agar dokumen, data bahan, dan personel disiapkan pada waktu yang tepat, bukan di akhir.

Kerangka hukum yang mengatur alurnya

Dasar utama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.

Pelaksanaannya diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang menggantikan PP 39/2021. PP ini mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Di sisi layanan, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menetapkan 27 jenis layanan lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Termasuk di dalamnya akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022.

Tahap 1: Menyiapkan sistem jaminan produk halal

Sebelum mendaftar, pelaku usaha membangun Sistem Jaminan Produk Halal. Acuan utamanya adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang diubah dengan Kepka 20/2023. Dokumen ini memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.

Praktiknya, tahap ini menghasilkan beberapa berkas inti:

• Kebijakan halal yang ditetapkan manajemen.
• Daftar bahan yang dipakai beserta asalnya.
• Alur proses produksi dan titik kritisnya.
• Prosedur pemantauan dan evaluasi internal.

Kriteria bahan sering menjadi bagian paling menyita waktu. Sejumlah bahan berstatus tergantung sumbernya, sehingga kehalalannya baru bisa dinilai setelah asal bahan diketahui.

Tahap 2: Menelusuri titik kritis bahan

Titik kritis adalah bahan atau tahap proses yang berpotensi berasal dari sumber yang tidak sesuai. Beberapa contoh yang lazim ditemui:

• Gliserin atau gliserol (E422). Pelembap serbaguna yang bisa berasal dari minyak sawit atau dari lemak babi. Alternatifnya adalah gliserin nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit atau kelapa. Bahan ini banyak dipakai pada pasta gigi, obat sirup, kosmetik, permen, kue lembap, dan pengawet makanan.
• Kolagen. Protein struktural dari kulit atau tulang hewan. Sumbernya menentukan kehalalan, sama seperti gelatin. Alternatifnya adalah kolagen ikan atau kolagen sapi bersertifikat halal. Bahan ini umum pada suplemen kecantikan, minuman kolagen, dan produk perawatan kulit.
• Cangkang kapsul gelatin. Cangkang obat atau suplemen dari gelatin. Alternatifnya adalah kapsul nabati (HPMC) atau kapsul gelatin sapi bersertifikat halal. Bahan ini dipakai pada obat resep dan bebas, suplemen vitamin, serta minyak ikan dalam bentuk softgel.
• Albumin dari putih telur. Umumnya halal, tetapi tetap perlu diverifikasi bebas campuran non-halal. Pastikan label menyebutkan "egg albumin" atau "albumen" secara eksplisit. Bahan ini lazim pada produk bakery seperti meringue dan macaron, pengolahan daging olahan, serta produk farmasi tertentu.

Untuk setiap bahan, kumpulkan dokumen asal dan sertifikat halal pemasok bila ada. Bahan tanpa dokumen yang jelas sebaiknya dicatat sebagai butir yang perlu klarifikasi.

Tahap 3: Pendaftaran dan pemeriksaan

Setelah sistem dan dokumen bahan siap, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal. Berkas yang tidak lengkap akan menghambat proses, sehingga pemeriksaan awal sebaiknya dilakukan sendiri sebelum pengajuan.

Pemeriksaan kehalalan produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi, dengan Auditor Halal yang telah diangkat sesuai ketentuan PP 42/2024. LPH memeriksa kesesuaian dokumen dan pelaksanaan sistem di lokasi produksi.

Tahap 4: Penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat

Hasil pemeriksaan menjadi dasar penetapan kehalalan. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Kedua hal ini perlu dipisahkan agar pelaku usaha tidak salah memahami alur.

Setelah sertifikat terbit, kewajiban tidak berhenti. Kriteria pemantauan dan evaluasi dalam SJPH tetap harus dijalankan agar sistem bertahan pada kondisi yang sama saat diperiksa.

Ringkasan urutan

1. Bangun SJPH sesuai lima kriteria.
2. Telusuri titik kritis bahan dan kumpulkan dokumennya.
3. Ajukan permohonan sertifikasi halal.
4. Jalani pemeriksaan oleh LPH terakreditasi.
5. Tunggu penetapan kehalalan, lalu penerbitan sertifikat oleh BPJPH.
6. Jalankan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.

Untuk merapikan langkah pertama dan menjaga kesiapan sistem sepanjang proses, platform SJPH dari IndoHalal.id membantu mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, dan audit internal dalam satu aplikasi.