Urutan Langkah Sertifikasi Halal dari Pendaftaran sampai Terbit

Sertifikasi halal bukan satu tindakan tunggal, melainkan rangkaian tahap yang berurutan. Memahami urutannya membantu pelaku usaha menyiapkan dokumen dan bahan pada waktu yang tepat, sehingga proses tidak berhenti di tengah jalan.

Kerangka hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Pelaksanaannya diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

1. Pastikan produk Anda termasuk yang wajib bersertifikat

Langkah pertama adalah memastikan posisi produk. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. KMA tersebut telah diubah dengan KMA 944/2024. Pelaku usaha perlu memeriksa kelompok produk dan tahapan yang berlaku bagi jenis usahanya sebelum melanjutkan.

2. Siapkan sistem jaminan produk halal

Sebelum mendaftar, perusahaan menyiapkan sistem jaminan produk halal (SJPH) secara internal. Inti dari tahap ini adalah memastikan ada kebijakan halal, ada personel yang menjalankan sistem, dan ada catatan yang dapat ditelusuri.

• Daftar seluruh bahan yang digunakan, termasuk bahan tambahan dan bahan penolong.
• Dokumen sumber bahan dari pemasok, seperti sertifikat halal bahan atau spesifikasi bahan.
• Alur proses produksi, termasuk titik di mana bahan tambahan dimasukkan.
• Daftar fasilitas produksi dan penyimpanan.

Tahap ini menentukan kelancaran tahap berikutnya. Bahan yang tidak memiliki dokumen sumber yang jelas biasanya menjadi penyebab utama pemeriksaan tertunda.

3. Ajukan pendaftaran permohonan sertifikasi halal

Permohonan diajukan kepada BPJPH. Pada tahap ini pelaku usaha menyerahkan data produk dan data bahan yang telah disiapkan pada langkah sebelumnya. Kelengkapan data menjadi penentu apakah permohonan dapat diproses ke tahap pemeriksaan.

4. Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal

Setelah permohonan diterima, BPJPH menugaskan LPH untuk melakukan pemeriksaan. LPH adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemeriksaan kehalalan produk berdasarkan standar yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, LPH mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, standar yang diacu dalam akreditasi LPH. Standar ini mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan. Pengaturan mengenai tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal, berada dalam lingkup PP 42/2024.

Pemeriksaan mencakup penelusuran bahan dan proses produksi. Di titik ini, bahan yang sumbernya ambigu akan ditelusuri lebih jauh. Beberapa bahan yang sering memerlukan perhatian khusus antara lain:

• Cangkang kapsul gelatin. Sumber gelatin menentukan statusnya. Alternatifnya adalah kapsul nabati seperti HPMC atau kapsul gelatin sapi bersertifikat halal.
• Daging hasil pemisahan mekanis (MSM). Berisiko bercampur dari berbagai jenis hewan. Diperlukan jaminan lini produksi khusus halal dan sertifikat dari rumah pemotongan hewan bersertifikat.
• Propolis berpelarut alkohol. Sumbernya halal, namun proses ekstraksi umumnya memakai etanol kadar tinggi. Alternatifnya adalah ekstrak berbasis air atau gliserin, atau propolis bubuk bebas alkohol.
• Enzim mikrobial. Kategori luas yang bisa bersumber mikrobial, nabati, atau hewani. Diperlukan enzim hasil fermentasi bersertifikat halal dengan dokumen sumber dari pemasok.

Hasil pemeriksaan LPH disusun sebagai laporan yang menjadi dasar bagi tahap berikutnya.

5. Penetapan kehalalan produk

Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI/Komite Fatwa Produk Halal. Laporan hasil pemeriksaan LPH dibahas dalam forum ini untuk memutuskan status kehalalan produk yang dimohonkan. Perlu dicatat bahwa sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. LPH memeriksa, forum fatwa menetapkan kehalalan, dan BPJPH menerbitkan sertifikat.

6. Penerbitan sertifikat halal

Setelah kehalalan produk ditetapkan, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Sertifikat ini berlaku untuk produk yang tercantum di dalamnya, sesuai data yang diajukan dan diperiksa. Perubahan bahan atau proses produksi setelah sertifikat terbit perlu dikelola sesuai ketentuan yang berlaku, agar kesesuaian tetap terjaga.

Setelah sertifikat terbit

Sertifikat bukan akhir dari pekerjaan. Sistem jaminan produk halal harus tetap dijalankan: bahan baru perlu diverifikasi dokumen sumbernya, perubahan pemasok perlu dicatat, dan catatan produksi perlu dipelihara. Audit internal secara berkala membantu memastikan sistem masih berjalan sesuai rancangan sebelum diperiksa pihak luar.

Bagi pelaku usaha yang ingin memastikan seluruh kriteria SJPH terkelola rapi sebelum dan sesudah sertifikasi, platform SJPH dari IndoHalal.id membantu mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, dan audit internal dalam satu aplikasi.