UMK dan Sertifikasi Halal: Persoalan Kualitas Bahan Baku

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), kewajiban sertifikasi halal bukan sekadar urusan administrasi. Ada persoalan mendasar yang kerap muncul: kualitas dan konsistensi bahan baku. Bahan yang berubah-ubah antar pembelian membuat proses verifikasi menjadi rumit. Artikel ini membahas mengapa hal itu terjadi dan langkah praktis yang bisa diambil.

Mengapa kualitas bahan baku menjadi persoalan khas UMK

UMK sering membeli bahan dalam jumlah kecil dari pemasok yang berganti-ganti. Ketika pemasok berubah, dokumen pendukung dan spesifikasi bahan ikut berubah. Akibatnya, riwayat bahan menjadi tidak utuh. Padahal, sistem jaminan produk halal (SJPH) menuntut ketertelusuran bahan secara jelas.

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria SJPH menempatkan bahan sebagai salah satu dari lima kriteria. Artinya, pelaku usaha harus mampu menunjukkan asal-usul dan status bahan yang dipakai. Jika bahan berganti tanpa catatan, kriteria ini sulit dipenuhi.

Bahan yang tampak sederhana, titik kritisnya tidak sederhana

Beberapa bahan yang biasa dipakai UMK ternyata menyimpan titik kritis. Berikut contohnya:

• Vitamin D3 dari lanolin. Vitamin D3 komersial sering diekstrak dari lanolin, yaitu lemak bulu domba, bukan dari hewan sembelihan. Statusnya tergantung sumber. Alternatifnya adalah vitamin D3 dari lanolin bersertifikat halal atau vitamin D2 berbasis jamur/ragi. Bahan ini umum ditemukan pada susu terfortifikasi, suplemen, dan susu formula.
• Daging hasil pemisahan mekanis (MSM). Daging sisa tulang yang diekstraksi mesin berisiko tercampur dari berbagai jenis hewan. Diperlukan jaminan lini produksi khusus halal dan sertifikat dari rumah potong hewan (RPH) bersertifikat. Bahan ini lazim pada sosis, nugget, bakso, dan produk olahan daging ekonomis.
• Taurin. Asam amino pada minuman berenergi ini kini umumnya sintetis, namun secara historis berasal dari empedu sapi. Alternatifnya adalah taurin sintetis yang telah tersertifikasi halal.
• Ragi (yeast). Umumnya halal, tetapi media pertumbuhannya perlu dicek. Ragi dengan media pertumbuhan nabati bersertifikat halal umumnya sudah menjadi standar industri modern.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa bahan yang tampak biasa bisa menuntut penelusuran lebih jauh. Bagi UMK, keterbatasan informasi dari pemasok kecil sering menjadi kendala.

Akar masalah: dokumentasi dan hubungan pemasok

Persoalan utama bukan pada jenis bahannya, melainkan pada kemampuan menelusuri asal bahan. UMK yang membeli dari pasar tradisional atau pengecer kecil sering tidak mendapatkan dokumen yang memadai. Ketika harus mengisi formulir atau menghadapi pemeriksaan, mereka kesulitan menunjukkan bukti.

Selain itu, perubahan pemasok yang sering terjadi membuat riwayat bahan terputus. Padahal, SJPH menuntut pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Tanpa catatan yang rapi, proses ini menjadi beban administratif yang berat.

Langkah praktis yang bisa dilakukan UMK

Ada beberapa langkah yang bisa dijalankan tanpa harus menunggu sistem besar.

1. Catat setiap pembelian bahan. Simpan nama pemasok, tanggal pembelian, dan spesifikasi bahan. Catatan sederhana lebih baik daripada tidak ada.
2. Minta dokumen pendukung. Untuk bahan yang berisiko, mintalah keterangan tertulis dari pemasok. Jika tidak ada, cari pemasok yang mampu menyediakannya.
3. Kelompokkan bahan berdasarkan risiko. Bahan hewani dan aditif kimia perlu perhatian lebih besar dibanding bahan nabati yang jelas statusnya.
4. Manfaatkan skema pernyataan halal. UU Nomor 6 Tahun 2023 memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) untuk UMK. Skema ini menyederhanakan proses, tetapi tetap menuntut kejujuran dan ketertelusuran bahan.
5. Rapikan pencatatan secara berkala. Lakukan pengecekan ulang setiap kali ada perubahan pemasok atau bahan.

Langkah-langkah ini tidak menjamin sertifikat terbit, tetapi mengurangi risiko temuan saat verifikasi. Yang terpenting adalah konsistensi dalam mencatat dan menelusuri.

Peran pendampingan dan alat bantu

Banyak UMK merasa kesulitan menjalankan pencatatan secara mandiri. Di sinilah pendampingan berperan. Pendamping dapat membantu memetakan bahan, menyusun daftar pemasok, dan menyiapkan dokumen yang diperlukan. Selain itu, penggunaan aplikasi pencatatan dapat mempermudah pengelolaan registri bahan dan titik kritis.

Perlu diingat, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, sedangkan sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, fokus UMK adalah menyiapkan bukti dan sistem yang rapi, bukan memastikan status halal secara sepihak.

Kesimpulan

Persoalan kualitas bahan baku pada UMK bersumber dari dokumentasi yang tidak rapi dan hubungan pemasok yang berubah-ubah. Solusinya bukan pada perubahan besar, melainkan pada kebiasaan mencatat, meminta dokumen, dan mengelompokkan bahan berdasarkan risiko. Dengan begitu, proses sertifikasi halal menjadi lebih terukur dan tidak membebani.

Jika Anda membutuhkan bantuan mengelola registri bahan dan titik kritis, layanan SJPH — Platform Sistem Jaminan Produk Halal dari IndoHalal.id dapat membantu merapikan pencatatan dan kesiapan sertifikasi Anda.