UMK dan Sertifikasi Halal: Persoalan Bahan dan Titik Kritis

Kewajiban sertifikasi halal berlaku bagi produk yang masuk dalam kelompok wajib bersertifikat halal menurut KMA 748/2021 beserta perubahannya. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), kewajiban ini kerap dipersepsikan sebagai soal berkas. Praktiknya, persoalan khas UMK lebih sering muncul pada bahan dan titik kritisnya.

Mengapa bahan menjadi soal pertama

UMK umumnya membeli bahan dari distributor tanpa akses langsung ke produsen. Ketika harus menjelaskan asal-usul bahan, informasi berhenti di faktur pembelian. Padahal, kriteria sistem jaminan produk halal (SJPH) sebagaimana diatur dalam Kepka BPJPH 57/2021 memuat lima kriteria, salah satunya bahan. Kriteria ini menuntut pelaku usaha mengetahui dan mendokumentasikan status bahan yang dipakai.

Beberapa bahan tergolong titik kritis karena statusnya bergantung pada sumber atau proses pembuatannya. Contohnya:

• Karmin (E120), pewarna merah dari serangga cochineal, yang statusnya dipandang berbeda oleh ulama.
• Shellac (E904), pelapis mengilap dari resin serangga kutu lak, yang prosesnya perlu dicek.
• Whey dan kaseinat, turunan susu yang proses pembuatan kejunya bisa memakai rennet hewani.
• Enzim mikrobial (amilase, protease, lipase) yang bisa bersumber mikrobial, nabati, atau hewani.

Bahan-bahan tersebut lazim dipakai pada minuman berwarna, permen, produk roti, susu bubuk formula, hingga sirup glukosa. UMK yang memakainya perlu menelusuri dokumen sumber, bukan sekadar mengandalkan anggapan umum.

Keterbatasan dokumen dari pemasok

Persoalan berikutnya adalah akses dokumen. Untuk memenuhi kriteria bahan, UMK memerlukan keterangan dari pemasok mengenai sumber bahan. Dalam praktik, pemasok kecil belum tentu menyediakan dokumen tersebut. Jika bahan berasal dari produsen besar, keterangan biasanya tersedia, tetapi jalur komunikasinya panjang.

Karena itu, langkah awal yang realistis bagi UMK adalah memetakan bahan yang dipakai, memisahkan mana yang tergolong titik kritis, lalu meminta keterangan tertulis kepada pemasok untuk bahan-bahan tersebut. Untuk bahan dengan alternatif halal, seperti pewarna nabati pengganti karmin atau enzim mikrobial bersertifikat halal, pertimbangan beralih pemasok bisa menjadi pilihan.

Kriteria lain yang menuntut bukti

Selain bahan, Kepka 57/2021 memuat kriteria komitmen dan tanggung jawab, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Bagi UMK, kriteria proses produk halal sering menuntut pemisahan alat atau area dari bahan yang tidak jelas statusnya. Ini bukan pekerjaan administrasi semata, tetapi menyangkut kebiasaan produksi sehari-hari.

UU 6/2023 menyederhanakan proses sertifikasi dan memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) untuk UMK. Skema ini meringankan jalur, tetapi tidak menghapus kewajiban mengetahui status bahan. Pernyataan halal tetap harus didasari pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peran pendamping dan penyelia

Karena keterbatasan dokumen dan tenaga, pendampingan menjadi penting. Pendamping proses produk halal membantu UMK menelusuri bahan dan menyiapkan bukti. Di sisi lain, penyelia halal menjalankan SJPH secara berkelanjutan, termasuk pemantauan dan evaluasi.

Perlu dicatat, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. UMK tidak menetapkan status halal produknya sendiri; yang dilakukan adalah menyiapkan bukti dan sistem agar proses penilaian berjalan lancar.

Langkah praktis yang bisa dimulai

1. Buat daftar seluruh bahan yang dipakai, termasuk bahan tambahan.
2. Tandai bahan yang tergolong titik kritis berdasarkan sumbernya.
3. Minta keterangan tertulis dari pemasok untuk bahan bertanda tersebut.
4. Dokumentasikan alur proses dan pemisahan alat atau area.
5. Simpan catatan sebagai bukti untuk pemantauan dan evaluasi.

Dengan begitu, persoalan bahan dan titik kritis tidak lagi menjadi penghambat utama saat UMK mengurus sertifikasi halal. Beban yang tersisa lebih pada ketekunan menelusuri dan merawat dokumen.

Untuk membantu memetakan bahan dan titik kritis secara terstruktur, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang mencakup registri bahan, penandaan titik kritis, dan kesiapan sertifikasi BPJPH.