Beban Nyata UMK Menuju Wajib Halal 2026

Kewajiban sertifikasi halal berlaku bagi produk yang masuk kategori wajib. Bagi usaha mikro dan kecil, kewajiban ini bertemu dengan keterbatasan yang khas: sumber daya terbatas, dokumen tidak rapi, dan rantai pasok yang tidak sepenuhnya berada di tangan mereka.

Artikel ini membahas dua persoalan yang paling sering muncul pada UMK: penelusuran titik kritis bahan dan kesiapan sistem jaminan produk halal.

Kewajiban Halal dan Jalur bagi UMK

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah dasar kewajiban sertifikasi halal. UU ini mengatur pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.

UU Nomor 6 Tahun 2023 mengubah UU 33/2014. Perubahan ini menyederhanakan proses sertifikasi dan memperkenalkan skema pernyataan halal atau self-declare untuk UMK. Jalan ini membuka kemungkinan bagi usaha mikro dan kecil untuk mengurus sertifikasi dengan beban yang lebih ringan.

Perlu dipahami batas perannya. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. Jalur self-declare tidak mengubah pembagian peran ini; ia hanya menyederhanakan proses pengajuan bagi usaha yang memenuhi syarat.

Titik Kritis Bahan: Persoalan yang Tidak Selalu Terlihat

Banyak UMK menganggap bahannya sederhana karena produknya sederhana. Anggapan ini sering keliru. Titik kritis halal kerap bersembunyi pada bahan penolong yang tidak tampak pada produk akhir.

Beberapa contoh yang relevan bagi UMK pangan:

• Lemak hewani dan shortening. Lemak padat dari hewan dipakai untuk menggoreng dan memanggang. Lard dari babi mutlak haram. Alternatifnya adalah minyak sawit, minyak kelapa, margarin nabati, atau shortening dari lemak sapi bersertifikat halal.
• Pepsin. Enzim pencerna protein dari lambung babi atau sapi, dipakai pada industri keju dan farmasi. Alternatifnya pepsin dari lambung sapi bersertifikat halal atau enzim protease mikrobial.
• Whey dan kaseinat. Turunan susu ini sendirinya halal, tetapi proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani. Yang perlu dipastikan adalah produsen yang mencantumkan penggunaan rennet mikrobial atau rennet hewani bersertifikat halal.
• Asam stearat dan magnesium stearat (E470, E572). Bahan anti-lengket pada tablet dan bubuk, bisa berasal dari minyak sawit atau lemak hewani. Alternatifnya adalah versi nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit.

Bahan-bahan ini muncul pada kue kering, pastry, donat, mi instan, produk gorengan kemasan, keju olahan, susu bubuk formula, minuman protein, produk roti, bubuk minuman instan, tablet obat dan suplemen, hingga kosmetik bedak padat.

Mengapa UMK Lebih Rentan di Titik Ini

Masalahnya bukan semata jenis bahannya, melainkan kemampuan menelusuri asalnya. Produsen UMK sering membeli bahan lewat perantara, tanpa dokumen yang jelas. Ketika diminta membuktikan asal bahan, mereka tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan.

Bahan yang statusnya tergantung sumber menuntut bukti, bukan asumsi. Tanpa dokumen dari pemasok, bahan tersebut tetap menjadi pertanyaan dalam proses sertifikasi.

Beban Sistem: Dokumen yang Tidak Pernah Disiapkan

Persoalan kedua bersifat administratif. Sertifikasi halal menuntut adanya sistem jaminan produk halal yang berjalan, bukan sekadar produk yang tampak bersih.

Untuk UMK, ini sering berarti harus menyusun hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ada: kebijakan halal tertulis, daftar bahan yang rapi, catatan alur produksi, dan bukti bahwa prosedur dijalankan secara konsisten.

Jika UMK menggunakan jasa Lembaga Pemeriksa Halal, mutu pemeriksaan mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012. Standar ini mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan lembaga sertifikasi. Artinya, pemeriksaan dijalankan dengan prosedur yang terukur, dan UMK perlu menyiapkan diri untuk itu.

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menetapkan 27 jenis layanan BPJPH lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Layanan tersebut mencakup akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022.

Bagi UMK, daftar layanan ini penting karena menunjukkan bahwa setiap tahap punya persyaratan formal. Pengajuan yang tidak lengkap akan berhenti di tahap awal.

Langkah Praktis yang Bisa Dimulai Sekarang

Ada dua hal yang bisa dikerjakan UMK tanpa menunggu tenggat:

1. Rapikan daftar bahan. Catat setiap bahan, termasuk bahan penolong dan bahan tambahan. Untuk bahan yang statusnya tergantung sumber, kumpulkan dokumen dari pemasok.
2. Bangun kebiasaan dokumentasi. Simpan catatan pembelian, alur produksi, dan pemisahan bahan. Kebiasaan ini yang nantinya menjadi dasar sistem jaminan produk halal.

Dua langkah ini tidak menyelesaikan seluruh proses, tetapi keduanya menentukan apakah pengajuan bisa berjalan lancar atau tersendat.

Untuk UMK yang ingin menata kedua hal tersebut sejak awal, platform SJPH dari IndoHalal.id membantu mengelola kriteria sistem jaminan produk halal dalam satu aplikasi, mulai dari kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, hingga audit internal.