Mengapa UMK Sulit Memenuhi Kewajiban Sertifikasi Halal

Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini mengatur kewajiban sertifikasi, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, serta kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya ditetapkan melalui KMA 748/2021, yang kemudian diubah dengan KMA 944/2024.

Bagi usaha mikro dan kecil, kewajiban ini sering terasa berat. Persoalannya bukan satu hal tunggal, melainkan beberapa hal yang saling terkait. Berikut beberapa di antaranya.

Bahan yang Tidak Selalu Jelas Asalnya

UMK umumnya membeli bahan dalam jumlah kecil, sering tanpa dokumen asal-usul yang lengkap. Padahal beberapa bahan masuk kategori titik kritis karena statusnya tergantung sumber.

Contohnya gliserin atau gliserol (E422). Bahan ini berfungsi sebagai pelembap dan dipakai luas pada pasta gigi, obat sirup, kosmetik, permen, kue lembap, hingga pengawet makanan. Gliserin bisa berasal dari minyak sawit, bisa juga dari lemak babi. Karena itu sumbernya perlu dipastikan. Alternatifnya adalah gliserin nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit atau kelapa.

Contoh lain adalah taurin, asam amino yang dipakai pada minuman berenergi dan suplemen kebugaran. Kini taurin umumnya sintetis, namun secara historis berasal dari empedu sapi. Taurin sintetis hasil rekayasa kimia yang telah tersertifikasi halal tersedia sebagai pilihan.

Ada pula shellac (E904), pelapis mengilap dari resin serangga kutu lak yang dipakai pada permen, pil obat atau suplemen, dan pelapis buah segar. Secara materi umumnya ditoleransi, tetapi prosesnya perlu dicek. Alternatifnya adalah shellac bersertifikat halal dengan pelarut terverifikasi, atau pelapis nabati seperti carnauba wax murni.

Yang paling sering menimbulkan keraguan adalah karmin atau cochineal (E120), pewarna merah alami dari serangga cochineal. Ulama berbeda pandangan mengenai statusnya, sehingga bahan ini masuk kategori syubhat. Pewarna merah nabati seperti bit, anthocyanin, atau likopen dapat menjadi pengganti.

Dokumen Pemasok yang Terbatas

Untuk memastikan sumber bahan, pelaku usaha perlu menelusuri dokumen dari pemasok. UMK sering membeli dari pengecer atau pedagang perantara yang tidak menyediakan informasi lengkap soal asal bahan dan sertifikat halalnya. Akibatnya, penelusuran berhenti di tengah jalan.

Persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan niat baik. Diperlukan pencatatan bahan yang rapi dan komunikasi dengan pemasok. Bila pemasok tidak dapat memberi keterangan, pelaku usaha perlu mencari alternatif pemasok atau bahan pengganti.

Keterbatasan Sistem dan Personel

Kepka BPJPH 57/2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal menjadi acuan utama penerapan SJPH di sisi pelaku usaha. Dokumen ini memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Keputusan ini kemudian diubah dengan Kepka 20/2023.

Lima kriteria tersebut menuntut sistem yang terdokumentasi. Pada usaha mikro dan kecil, sistem sering belum tertulis, personel terbatas, dan tidak ada orang yang khusus menangani jaminan produk halal. Menyusun kebijakan halal, registri bahan, prosedur, hingga audit internal adalah pekerjaan yang menuntut waktu dan tenaga.

Perubahan Regulasi yang Perlu Diikuti

UU 6/2023 sebagai perubahan terakhir atas UU 33/2014 menyederhanakan proses sertifikasi. Regulasi ini memperkenalkan skema pernyataan halal atau self-declare untuk UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.

Namun penyederhanaan itu tetap menuntut pemahaman. Pelaku usaha perlu tahu apakah produknya masuk jalur yang sesuai, apa saja yang harus disiapkan, dan bagaimana memastikan bahan yang dipakai benar-benar terverifikasi. Tanpa pemahaman ini, penyederhanaan prosedur tidak otomatis menyelesaikan hambatan di lapangan.

Apa yang Bisa Dilakukan

Ada beberapa langkah yang bisa dimulai dari dalam usaha sendiri.

• Catat semua bahan yang dipakai, termasuk bahan tambahan dan bahan pembantu proses.
• Tandai bahan yang statusnya tergantung sumber atau syubhat, seperti gliserin, taurin, shellac, dan karmin.
• Minta keterangan tertulis dari pemasok soal asal bahan dan status sertifikat halalnya.
• Cari alternatif bahan yang sudah jelas sumbernya, misalnya gliserin nabati atau pewarna merah nabati.
• Susun dokumen sederhana untuk lima kriteria SJPH, sekalipun usahanya masih kecil.

Perlu dicatat bahwa penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, tugas pelaku usaha adalah memastikan bahan dan prosesnya dapat ditelusuri dan didokumentasikan dengan baik, bukan menetapkan status halal produknya sendiri.

Hambatan UMK dalam sertifikasi halal umumnya bertumpuk: bahan yang tidak jelas asalnya, dokumen pemasok yang terbatas, dan sistem yang belum tertulis. Menyelesaikannya memang perlu waktu. Tetapi menata bahan dan dokumen sejak awal membuat proses sertifikasi menjadi lebih terkendali.

Untuk membantu penataan itu, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang memungkinkan pelaku usaha mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH dalam satu aplikasi.