Menelusuri Titik Kritis Bahan: dari Sumber hingga Dokumen
Titik kritis kehalalan bahan tidak selalu terlihat pada nama bahannya. Penelusuran yang benar dimulai dari sumber, proses, hingga dokumen pendukung.
Titik kritis kehalalan bahan tidak selalu pada bahan itu sendiri, tetapi pada asal-usul dan prosesnya. Kenali empat contoh bahan dan cara menelusurinya.
Kehalalan sebuah produk tidak ditentukan oleh satu bahan saja. Namun, ada bahan yang statusnya bergantung pada sumber dan prosesnya. Bahan seperti ini disebut titik kritis. Artikel ini membedah empat contoh titik kritis bahan yang umum ditemui dan cara menelusurinya.
Suatu bahan disebut titik kritis ketika status kehalalannya tidak bisa dipastikan dari nama atau bentuknya saja. Bahan kimia dengan nama yang sama bisa berasal dari sumber yang berbeda. Gliserin, misalnya, bisa berasal dari minyak sawit atau lemak babi. Tanpa informasi asal-usul, statusnya tidak dapat ditetapkan.
Karena itu, titik kritis selalu berkaitan dengan dua hal: sumber bahan dan proses pengolahan. Sumber menunjukkan dari mana bahan berasal. Proses menunjukkan bagaimana bahan diperlakukan, termasuk bahan penolong dan fasilitas yang digunakan. Keduanya perlu ditelusuri, bukan hanya salah satu.
Dalam kerangka Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), kriteria bahan diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria SJPH. Keputusan ini memuat lima kriteria, salah satunya bahan. Dengan demikian, penelusuran bahan bukan sekadar administratif, tetapi bagian dari penerapan SJPH itu sendiri.
Berikut empat bahan yang sering muncul dalam diskusi titik kritis. Statusnya tidak dapat digeneralisasi; masing-masing perlu diperiksa secara spesifik.
Gliserin adalah pelembap serbaguna. Bahan ini bisa berasal dari minyak sawit yang halal atau dari lemak babi yang haram. Gliserin digunakan dalam pasta gigi, obat sirup, kosmetik, permen, kue lembap, dan pengawet makanan. Alternatifnya adalah gliserin nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit atau kelapa. Untuk menelusuri, periksa dokumen pemasok yang menyebutkan asal bahan dan sertifikat halal jika ada.
Bahan pewangi pada kosmetik umumnya berpelarut alkohol tinggi dan dapat memuat musk hewani. Statusnya bergantung pada sumber. Alternatifnya adalah parfum non-alkohol atau musk sintetis bersertifikat halal. Bahan ini dipakai pada parfum, deodoran semprot, dan produk perawatan tubuh beraroma. Penelusuran perlu menyentuh komposisi pewangi dan pelarutnya, bukan hanya nama produk.
Shellac adalah pelapis mengilap dari resin serangga kutu lak. Secara materi, shellac umumnya ditoleransi, tetapi prosesnya perlu dicek. Bahan ini dipakai sebagai pelapis kilap permen, pil obat atau suplemen, dan pelapis buah segar. Alternatifnya adalah shellac bersertifikat halal dengan pelarut terverifikasi, atau pelapis nabati seperti carnauba wax murni. Titik kritisnya bukan pada serangga itu sendiri, melainkan pada pelarut dan proses yang menyertainya.
Gelatin adalah protein pengental dari kolagen hewan. Statusnya halal hanya bila sumber dan penyembelihannya jelas. Gelatin digunakan pada marshmallow, permen jeli, kapsul obat atau suplemen, es krim, yogurt, dan produk roti tertentu. Alternatifnya adalah gelatin ikan, gelatin sapi bersertifikat halal, atau agar-agar dan karagenan sebagai pengganti nabati. Penelusuran gelatin menuntut kejelasan spesies hewan, asal jaringan, dan cara penyembelihan.
Menelusuri titik kritis bukan pekerjaan sekali jadi. Ada urutan yang dapat diikuti agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah-langkah ini sejalan dengan kriteria bahan dalam SJPH, yang menuntut adanya mekanisme pemeriksaan dan pemantauan. Keputusan Kepala BPJPH 57/2021 juga memuat kriteria pemantauan dan evaluasi, sehingga penelusuran bukan kegiatan sekali jalan.
Di sisi pelaku usaha, Kepka BPJPH 57/2021 menjadi acuan utama penerapan SJPH. Regulasi ini telah diubah dengan Kepka 20/2023. Kewajiban sertifikat halal bagi kelompok produk tertentu diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021, yang diubah dengan KMA 944/2024. Adapun tata cara penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal dan pengangkatan Auditor Halal, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.
Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, yang mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, serta manajemen keluhan dan banding. Standar ini menjadi rujukan dalam akreditasi LPH.
Perlu dicatat, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Karena itu, hasil penelusuran bahan oleh pelaku usaha bersifat menyiapkan dan mendokumentasikan, bukan menetapkan status halal secara definitif.
Titik kritis bahan menuntut ketelitian pada sumber dan proses, bukan sekadar nama bahan. Dengan memetakan bahan, menanyakan asal-usul, meminta dokumen, memeriksa proses, serta mencatat dan meninjau ulang, pelaku usaha dapat membangun keterlacakan yang lebih kuat. Untuk mengelola seluruh kriteria SJPH, termasuk registri bahan dan titik kritis, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat membantu merapikan dokumen dan audit internal dalam satu tempat.
Titik kritis kehalalan bahan tidak selalu terlihat pada nama bahannya. Penelusuran yang benar dimulai dari sumber, proses, hingga dokumen pendukung.
Tiga bahan ini umum di label kemasan, tetapi status kehalalannya bergantung pada sumber dan dokumen pemasok. Cara menelusurinya perlu runtut.
Titik kritis kehalalan bahan tidak selalu pada bahan itu sendiri, tetapi pada asal-usul dan prosesnya. Kenali cara menelusuri hingga dokumen pemasok.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.