Kepka BPJPH 243/2025: Layanan Halal dan Konsekuensinya

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menetapkan 27 jenis layanan lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Keputusan ini mencabut Kepka BPJPH 120/2022. Bagi pelaku usaha, regulasi ini bukan sekadar daftar layanan, melainkan acuan tentang apa yang harus disiapkan dan berapa lama prosesnya.

Ruang lingkup layanan

Kepka 243/2025 mencakup layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), registrasi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Setiap layanan memiliki persyaratan, jangka waktu, dan tarif yang ditetapkan. Pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal akan bersinggungan dengan layanan penerbitan sertifikat halal dan kemungkinan kode fasilitasi.

Konsekuensi praktis bagi pelaku usaha

Pertama, kepastian waktu dan biaya. Dengan adanya standar layanan, pelaku usaha dapat merencanakan anggaran dan jadwal sertifikasi. Namun, jangka waktu yang ditetapkan tetap bergantung pada kelengkapan dokumen dan hasil pemeriksaan. Kedua, persyaratan yang jelas. Pelaku usaha perlu memastikan dokumen yang diajukan sesuai dengan yang diminta. Ketidaklengkapan dokumen dapat memperpanjang proses. Ketiga, peran LPH dan LP3H. Akreditasi LPH dan registrasi LP3H diatur dalam keputusan ini, sehingga pelaku usaha dapat memilih lembaga yang telah terakreditasi. Keempat, kode fasilitasi. Bagi usaha mikro dan kecil, kode fasilitasi dapat memengaruhi biaya. Pelaku usaha perlu memahami mekanisme ini agar tidak salah langkah.

Kaitan dengan regulasi lain

Kepka 243/2025 melengkapi PP 42/2024 yang mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal. Sementara itu, Kepka BPJPH 57/2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagaimana diubah dengan Kepka 20/2023 tetap menjadi acuan penerapan SJPH di pelaku usaha. KMA 748/2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, yang diubah dengan KMA 944/2024, menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Pelaku usaha perlu melihat keterkaitan ini agar tidak hanya fokus pada satu regulasi.

Langkah yang dapat disiapkan

• Identifikasi jenis layanan yang relevan dengan kebutuhan sertifikasi.
• Pahami persyaratan, jangka waktu, dan tarif yang tercantum dalam Kepka 243/2025.
• Pastikan dokumen bahan dan proses sesuai dengan kriteria SJPH.
• Pilih LPH yang telah terakreditasi dan LP3H yang terdaftar.
• Jika termasuk UMK, pahami mekanisme kode fasilitasi.

Penetapan kehalalan produk merupakan kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, sedangkan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Karena itu, kepatuhan pada standar layanan tidak serta-merta menjamin status halal, tetapi merupakan bagian dari proses yang harus dilalui.

Untuk membantu mengelola kesiapan SJPH dan memahami persyaratan layanan, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang mencakup kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH.