Kendala UMK dalam Sertifikasi Halal dan Solusi Praktisnya

Kewajiban sertifikasi halal menyentuh semua skala usaha, termasuk usaha mikro dan kecil (UMK). Namun, UMK menghadapi persoalan yang berbeda dari industri besar. Keterbatasan sumber daya, pemahaman regulasi yang belum merata, dan titik kritis bahan yang sulit ditelusuri menjadi tiga kendala utama.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Administrasi

UMK umumnya dikelola oleh pemilik sendiri dengan sedikit karyawan. Tidak ada divisi khusus yang menangani dokumen, audit internal, atau registri bahan. Padahal, proses sertifikasi halal menuntut sejumlah dokumen: daftar bahan, alur produksi, kebijakan halal, dan bukti pembelian. Pekerjaan administratif ini sering dianggap beban tambahan di tengah operasional harian.

Solusi praktisnya adalah menyederhanakan pencatatan sejak awal. Mulai dari daftar bahan baku yang rapi, simpan label dan sertifikat halal dari pemasok, dan catat alur produksi secara sederhana. Dokumen yang tertata mempermudah proses pendaftaran dan audit.

Pemahaman Regulasi yang Belum Merata

Regulasi halal terus berkembang. UU 6/2023 menyederhanakan proses sertifikasi dan memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) bagi UMK. Skema ini memberi jalur lebih ringan untuk usaha mikro dan kecil dengan produk berisiko rendah.

Namun, banyak pelaku UMK belum memahami perbedaan jalur reguler dan self-declare, atau apa saja yang harus disiapkan. Kepka BPJPH 243/2025 menetapkan 27 jenis layanan BPJPH lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Informasi ini tersedia, tetapi tidak semua pelaku usaha sempat membacanya.

Langkah awal yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasi jalur yang sesuai. Jika usaha masuk kategori mikro atau kecil dengan produk berisiko rendah, skema self-declare bisa menjadi pilihan. Jika tidak, jalur reguler dengan pendampingan lebih tepat.

Titik Kritis Bahan yang Sulit Ditelusuri

Inilah persoalan yang paling sering muncul di dapur produksi UMK. Banyak bahan yang tampak sederhana ternyata menyimpan titik kritis. Berikut beberapa contoh yang perlu diwaspadai:

• Shellac (E904) — pelapis mengilap dari resin serangga kutu lak. Umumnya dipakai pada permen, pil obat, dan pelapis buah. Secara materi umumnya ditoleransi, tetapi prosesnya perlu dicek. Alternatifnya adalah shellac bersertifikat halal atau pelapis nabati seperti carnauba wax murni.
• Rennet (enzim penggumpal susu) — dipakai pada keju keras dan semi-keras seperti cheddar, mozzarella, parmesan, dan gouda. Rennet hewani berasal dari lambung anak sapi yang harus disembelih syar'i. Alternatifnya adalah rennet mikrobial dari jamur atau kapang, atau rennet hasil rekayasa genetika (FPC) yang tersertifikasi halal.
• Asam stearat / magnesium stearat (E470, E572) — bahan anti-lengket pada tablet, suplemen, bubuk minuman instan, dan kosmetik bedak padat. Bisa berasal dari minyak sawit atau lemak hewani. Alternatifnya adalah asam stearat nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit.
• Isinglass — bahan penjernih dari gelembung renang ikan, umum dipakai pada bir dan anggur. Untuk produk minuman non-alkohol, alternatifnya adalah bahan penjernih nabati seperti bentonit atau karagenan.

Bagi UMK, menelusuri titik kritis ini menuntut informasi dari pemasok. Sayangnya, tidak semua pemasok menyediakan dokumen halal. Produsen kecil sering membeli bahan di pasar atau toko tanpa sertifikat halal yang jelas.

Strategi Menghadapi Kendala

Ada beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan UMK untuk mengurangi beban:

1. Pilih pemasok yang transparan. Utamakan pemasok yang bisa menyediakan sertifikat halal atau setidaknya dokumen asal bahan. Jika tidak ada, cari alternatif yang lebih aman.
2. Catat setiap bahan dan asalnya. Registri bahan sederhana membantu saat audit dan memudahkan penelusuran jika ada perubahan.
3. Manfaatkan skema yang tersedia. Self-declare untuk UMK berisiko rendah, atau pendampingan untuk jalur reguler.
4. Ikuti pelatihan atau pendampingan. Pemahaman tentang titik kritis dan dokumen akan menghemat waktu dan biaya.

Kendala UMK memang nyata, tetapi bukan tanpa jalan keluar. Dengan pencatatan yang rapi, pemahaman regulasi yang cukup, dan pemilihan bahan yang cermat, proses sertifikasi halal bisa dijalani lebih lancar.

Jika Anda membutuhkan pendampingan untuk usaha mikro dan kecil, layanan Pendampingan Self-Declare UMK dari IndoHalal.id dapat membantu Anda menyiapkan pernyataan halal sesuai ketentuan.