Industri dan Ekspor Halal: Mengelola Bahan Titik Kritis

Pasar halal global menuntut lebih dari sekadar label. Pembeli di negara tujuan umumnya meminta bukti bahwa rantai pasok bebas dari bahan yang status kehalalannya belum jelas. Bagi industri Indonesia yang berorientasi ekspor, kemampuan menelusuri asal bahan menjadi faktor penentu.

Mengapa Bahan Titik Kritis Menentukan Ekspor

Bahan titik kritis adalah bahan yang status kehalalannya bergantung pada sumber atau proses produksinya. Bahan seperti ini tidak bisa dinilai hanya dari namanya. Harus ada dokumen yang menjelaskan asal, proses, dan sertifikat pendukung.

Ketika sebuah produk hendak diekspor, negara tujuan dapat meminta keterangan atas setiap komponen. Jika satu bahan tidak dapat dijelaskan asalnya, seluruh produk berisiko tertahan. Karena itu, pengelolaan titik kritis bukan urusan dapur produksi semata, melainkan bagian dari strategi pasar.

Empat Bahan yang Sering Menjadi Perhatian

Taurin

Taurin adalah asam amino yang dipakai pada minuman berenergi dan suplemen kebugaran. Secara historis bahan ini berasal dari empedu sapi, namun kini umumnya diproduksi secara sintetis melalui rekayasa kimia. Meski begitu, verifikasi tetap diperlukan: produsen perlu memastikan taurin yang dipakai merupakan versi sintetis yang telah tersertifikasi halal.

Pepsin

Pepsin adalah enzim pencerna protein yang digunakan pada industri keju dan sebagian produk farmasi. Sumbernya dapat berupa lambung babi atau lambung sapi. Karena statusnya tergantung sumber, industri perlu menelusuri asal enzim ini hingga ke pemasok. Alternatif yang tersedia mencakup pepsin dari lambung sapi bersertifikat halal atau enzim protease mikrobial.

Ragi (Yeast)

Ragi umumnya halal karena merupakan mikroorganisme fermentasi. Yang perlu dicermati adalah media pertumbuhannya. Ragi yang ditumbuhkan pada media nabati bersertifikat halal sudah menjadi standar pada industri modern, tetapi produsen tetap perlu meminta konfirmasi dari pemasok.

Albumin

Albumin dari putih telur umumnya halal dan tidak memerlukan pengganti. Bahan ini banyak dipakai pada produk bakery seperti meringue dan macaron, serta pada pengolahan daging olahan dan produk farmasi tertentu. Pastikan label menyebutkan "egg albumin" atau "albumen" secara eksplisit agar tidak tertukar dengan albumin dari sumber lain.

Kerangka Regulasi yang Menopang

Di sisi regulasi, kewajiban sertifikasi halal di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang merupakan penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang dan menjadi perubahan terakhir atas UU 33/2014. Regulasi ini menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal bagi usaha mikro dan kecil, serta membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.

Untuk penerapan di sisi pelaku usaha, acuan utamanya adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Keputusan ini telah diubah dengan Kepka 20/2023.

Pada sisi kelembagaan, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 mengatur pedoman akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, mencakup persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian, dengan mengacu SNI ISO/IEC 17065:2012. Sementara itu, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 menetapkan 27 jenis layanan BPJPH beserta persyaratan, jangka waktu, dan tarif, serta mencabut Kepka 120/2022.

Konsekuensi bagi Industri

Tiga hal yang biasanya menjadi pekerjaan rumah bagi industri berorientasi ekspor:

• Keterlacakan bahan. Setiap titik kritis memerlukan dokumen yang menjelaskan asal dan statusnya, dari pemasok hingga produk jadi.
• Kesiapan sistem. Kriteria SJPH menuntut komitmen, pengelolaan bahan, proses, produk, serta pemantauan dan evaluasi yang berjalan konsisten, bukan hanya saat audit.
• Pemahaman alur layanan. Dengan adanya standar layanan yang menetapkan persyaratan, jangka waktu, dan tarif, pelaku usaha dapat merencanakan pengurusan sertifikasi dengan lebih terukur.

Menutup Celah Sebelum Produk Berangkat

Pasar ekspor tidak memberi ruang bagi bahan yang tidak dapat dijelaskan. Menata pasokan bahan di titik kritis sejak awal lebih murah daripada menahan pengiriman di kemudian hari. Perlu diingat bahwa penetapan kehalalan merupakan kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat hanya diterbitkan oleh BPJPH.

Untuk merapikan sisi ini secara sistematis, platform SJPH dari IndoHalal.id membantu pelaku usaha mengelola kriteria SJPH dalam satu aplikasi, mulai dari kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, hingga kesiapan sertifikasi BPJPH.