Industri dan Ekspor Halal: Bahan Kritis dan Kesiapan SJPH

Sertifikasi halal bukan hanya urusan label di kemasan. Bagi industri yang berorientasi ekspor, sertifikat adalah pintu masuk pasar. Namun pintu itu hanya berguna bila rantai pasok bahan dan sistem internal perusahaan benar-benar siap. Artikel ini membahas dua titik yang paling sering menentukan: bahan kritis dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Bahan kritis menentukan daya jangkau pasar

Dalam produk olahan dan suplemen, ada bahan yang statusnya tidak otomatis jelas. Sumbernya menentukan. Empat contoh yang kerap muncul:

• Gelatin. Protein pengental dari kolagen hewan. Halal hanya bila sumber dan penyembelihannya jelas. Alternatifnya gelatin ikan, gelatin sapi bersertifikat halal, atau agar-agar dan karagenan sebagai pengganti nabati.
• Kolagen. Protein struktural dari kulit atau tulang hewan. Prinsipnya sama seperti gelatin: sumber menentukan. Alternatifnya kolagen ikan atau kolagen sapi bersertifikat halal.
• Whey dan kaseinat. Turunan susu yang sendirinya halal, tetapi proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani. Produsen perlu memastikan rennet mikrobial atau rennet hewani bersertifikat halal.
• Parfum dan bahan pewangi. Umumnya berpelarut alkohol tinggi dan dapat memuat musk hewani. Alternatifnya parfum non-alkohol atau musk sintetis bersertifikat halal.

Bahan-bahan ini lazim berada di suplemen, minuman, kapsul, es krim, yogurt, produk roti, hingga kosmetik. Bagi industri, pertanyaannya bukan sekadar "halal atau tidak", melainkan apakah dokumen pemasok dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan saat diaudit.

Dokumen pemasok adalah bagian dari sistem

Keterlacakan bahan tidak berhenti pada sertifikat pemasok. Perusahaan perlu menyimpan spesifikasi bahan, asal sumber, dan pernyataan pemasok secara tertata. Ketika ada perubahan formulasi atau pergantian pemasok, catatan itu harus diperbarui. Inilah yang membedakan sistem yang hidup dari tumpukan berkas yang hanya dipakai sekali saat pendaftaran.

Untuk pasar ekspor, konsistensi ini menjadi nilai jual. Pembeli di negara tujuan umumnya meminta bukti bahwa produk tidak hanya bersertifikat, tetapi juga diproduksi dengan sistem yang dapat diaudit.

SJPH sebagai kerangka kerja pabrik

Acuan utama penerapan SJPH di sisi pelaku usaha adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Keputusan ini memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Keputusan tersebut telah diubah dengan Kepka 20/2023.

Lima kriteria itu bukan daftar administratif. Komitmen dan tanggung jawab berarti ada kebijakan halal yang dijalankan, bukan sekadar ditandatangani. Kriteria bahan menuntut registri bahan yang rapi. Proses produk halal mencakup pemisahan dan sanitasi. Kriteria produk menyangkut kesesuaian hasil akhir. Pemantauan dan evaluasi berarti ada audit internal dan tindak lanjut.

Di sisi kelembagaan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan Lembaga Pemeriksa Halal, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal. LPH sendiri diakreditasi dengan mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, standar yang mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan.

Bagi industri, kerangka ini penting dipahami karena pemeriksaan dilakukan oleh lembaga yang tunduk pada standar kompetensi dan ketidakberpihakan. Hasil pemeriksaan tidak bergantung pada kedekatan, melainkan pada bukti.

Layanan dan tarif yang perlu diketahui

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menetapkan 27 jenis layanan lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Cakupannya meliputi akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022.

Dengan adanya standar layanan tersebut, pelaku usaha dapat merencanakan waktu dan biaya lebih awal. Perencanaan ini penting bagi industri yang mengejar jadwal ekspor.

Yang perlu diingat tentang kewenangan

Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, industri sebaiknya tidak menyatakan produknya halal secara definitif sebelum ada penetapan dan sertifikat. Yang bisa dilakukan perusahaan adalah menyiapkan bukti dan sistem.

Langkah praktis bagi industri

1. Petakan seluruh bahan, terutama yang bersumber hewani dan turunan alkohol.
2. Kumpulkan dokumen pemasok dan pastikan keterlacakannya.
3. Periksa kesesuaian lima kriteria SJPH dengan praktik di lantai produksi.
4. Jalankan audit internal dan tindak lanjuti temuan.
5. Perbarui catatan setiap ada perubahan formulasi atau pemasok.

Ekspor halal tidak dibangun oleh satu sertifikat. Ia dibangun oleh rantai pasok yang tertelusur dan sistem yang berjalan konsisten. Keduanya bisa disiapkan sejak sekarang.

Untuk mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu aplikasi, termasuk registri bahan, titik kritis, dan audit internal, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang dapat membantu kesiapan sertifikasi BPJPH.