Alur Sertifikasi Halal: dari Pendaftaran sampai Sertifikat

Sertifikasi halal adalah proses berjenjang. Setiap tahap punya masukan, keluaran, dan pihak yang berwenang. Memahami urutannya membantu pelaku usaha menyiapkan berkas dan lini produksi dengan tepat. Berikut alur teknisnya.

1. Memastikan Produk Termasuk yang Wajib Bersertifikat

Langkah pertama adalah memastikan produk Anda masuk kelompok yang wajib bersertifikat halal. KMA 748/2021 menetapkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Regulasi ini telah diubah dengan KMA 944/2024. Pastikan Anda merujuk versi yang berlaku.

2. Menyiapkan Sistem Jaminan Produk Halal

Sebelum mendaftar, perusahaan perlu memiliki sistem jaminan produk halal (SJPH) yang berjalan. Ini mencakup kebijakan halal, tim manajemen, prosedur tertulis, dan registri bahan. Dua hal yang paling sering menjadi bahan pemeriksaan adalah daftar bahan yang dipakai dan titik kritisnya.

Beberapa bahan perlu perhatian khusus karena statusnya bergantung pada sumber:

• Taurin — asam amino pada minuman berenergi; secara historis berasal dari empedu sapi, kini umumnya sintetis. Alternatifnya adalah taurin sintetis yang telah tersertifikasi halal.
• Kolagen — protein dari kulit atau tulang hewan. Sumbernya menentukan kehalalan, sama seperti gelatin. Alternatifnya adalah kolagen ikan atau kolagen sapi bersertifikat halal.
• Perisa (flavoring) — pelarutnya sering berupa alkohol dan basisnya bisa hewani. Alternatifnya adalah perisa bersertifikat halal dengan pelarut nabati dan basis nabati atau mikrobial.
• Parfum dan bahan pewangi — umumnya berpelarut alkohol tinggi dan dapat memuat musk hewani. Alternatifnya adalah parfum non-alkohol atau musk sintetis bersertifikat halal.

3. Memilih Jalur Pendaftaran

Ada dua jalur. Jalur reguler melalui lembaga pemeriksa halal (LPH). Jalur self-declare untuk usaha mikro dan kecil dengan produk berisiko rendah. Pemilihan jalur menentukan dokumen yang harus disiapkan dan siapa yang memeriksa.

4. Pendaftaran dan Pemeriksaan Kelengkapan

Pendaftaran dilakukan secara elektronik. Dokumen yang masuk akan diperiksa kelengkapannya. Jika ada yang kurang, pemohon diminta melengkapi. Standar layanan BPJPH, termasuk persyaratan dan jangka waktu tiap jenis layanan, diatur dalam Kepka BPJPH 243/2025. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022.

5. Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal

LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian. Ruang lingkupnya mencakup bahan, proses produksi, dan fasilitas. LPH yang bekerja harus terakreditasi. Akreditasi LPH mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, yang mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, serta penanganan keluhan dan banding.

Tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH diatur dalam PP 42/2024, begitu pula pengangkatan dan pemberhentian auditor halal. Peraturan ini menggantikan PP 39/2021.

6. Sidang Fatwa

Hasil pemeriksaan LPH menjadi bahan sidang fatwa. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Pada tahap ini, status halal suatu produk ditetapkan. Pelaku usaha tidak menetapkan status halalnya sendiri.

7. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Setelah fatwa ditetapkan, sertifikat diterbitkan dan berlaku untuk produk yang tercantum di dalamnya. Perubahan komposisi, pemasok, atau lini produksi di luar cakupan sertifikat memerlukan pembaruan.

Apa yang Paling Sering Menahan Proses

Dari pengalaman lapangan, hambatan biasanya bukan pada tahap akhir, melainkan pada dua hal:

1. Dokumen bahan yang tidak konsisten dengan bahan yang benar-benar dipakai di lini produksi.
2. Titik kritis yang belum ditelusuri sampai ke pemasok, terutama untuk bahan hewani dan turunan alkohol.

Keduanya berakar pada hal yang sama: registri bahan yang tidak rapi. Memperbaikinya sebelum mendaftar jauh lebih hemat waktu daripada memperbaikinya saat pemeriksaan berjalan.

Ringkasan Urutan

1. Pastikan kewajiban sertifikasi dan penahapannya.
2. Siapkan SJPH dan registri bahan.
3. Pilih jalur: reguler atau self-declare.
4. Daftar dan lengkapi dokumen.
5. Jalani pemeriksaan oleh LPH terakreditasi.
6. Tunggu penetapan fatwa.
7. Terima sertifikat dari BPJPH.

Jika Anda ingin merapikan registri bahan dan titik kritis sebelum mendaftar, platform SJPH dari IndoHalal.id membantu mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, dan audit internal dalam satu aplikasi.