Platform edukasi, pendampingan, dan konsultasi halal Indonesia. Didampingi auditor halal bersertifikat, dari pendaftaran sampai sertifikat terbit.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
SJPH mendigitalkan seluruh kriteria Sistem Jaminan Produk Halal โ mengacu Kepka BPJPH 57/2021 jo. 20/2023 โ sehingga bisnis Anda terdokumentasi, terpantau, dan siap diaudit kapan saja.
Tetapkan kebijakan halal, bentuk tim manajemen halal, dan rekam komitmen manajemen secara terdokumentasi.
Daftar bahan dengan status kehalalan, dokumen pendukung, dan analisis titik kritis (PPH) untuk setiap produk.
Manual SJPH, prosedur tertulis titik kritis, dan penanganan produk tidak sesuai tersusun otomatis dari data Anda.
Jadwalkan audit internal, catat temuan, kelola tindakan perbaikan, dan siapkan kaji ulang manajemen tepat waktu.
Kelengkapan pendaftaran SIHALAL terpantau: sertifikat bahan, data produk, dan bukti proses produksi.
Materi pelatihan internal, penugasan penyelia halal, dan bukti kompetensi tersimpan rapi di satu tempat.
Versi awal sedang dibangun โ daftar sekarang untuk akses prioritas dan harga early bird.
Dari pendampingan sertifikasi sampai pelatihan penyelia halal, dikerjakan oleh tim bersertifikat.
Kelola seluruh kriteria SJPH bisnis Anda dalam satu aplikasi: kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH.
Dari gap assessment sampai sertifikat terbit, dikawal auditor bersertifikat.
Jalur pernyataan halal untuk usaha mikro dan kecil berisiko rendah.
Kompetensi wajib bagi personel yang menjalankan SJPH di perusahaan.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Tim kami memegang sertifikat kompetensi auditor halal, bukan sekadar pengurus berkas.
Mengacu PP 42/2024, Kepka BPJPH 78/2025, dan kriteria SJPH terkini โ bukan salinan lama.
Biaya resmi BPJPH dan LPH selalu kami tampilkan terpisah dari jasa pendampingan.
Progres, dokumen, dan jadwal kunjungan bisa dilihat kapan saja dari ponsel Anda.
Kami petakan produk, bahan, dan kesiapan Anda terhadap lima kriteria SJPH.
Manual SJPH, daftar bahan, dan kelengkapan pendaftaran disiapkan bersama tim Anda.
Pendaftaran SIHALAL dikawal, pemeriksaan LPH didampingi sampai temuan tuntas.
Sertifikat terbit, lalu kami bantu jaga kepatuhan agar tidak gugur saat ada perubahan bahan.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Belum tahu harus mulai dari mana.
Status bahan tertentu dan dokumen pendukungnya.
Manual, prosedur, dan kelengkapan berkas.
Apakah usaha saya memenuhi syarat.
Apa yang diperiksa dan bagaimana menyiapkannya.
Regulasi negara tujuan dan registrasi SH luar negeri.
Penyelia halal, pendamping PPH, dan sertifikasi kompetensi.
Pertanyaan di luar kategori di atas.
Konsultan dan auditor halal bersertifikat yang siap membantu proses sertifikasi Anda.
Menetapkan 27 jenis layanan BPJPH lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Termasuk akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Mencabut Kepka 120/2022.
Pedoman lengkap akreditasi LPH: persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian. Mengacu SNI ISO/IEC 17065:2012.
Pengganti PP 39/2021. Mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.
Perubahan terakhir atas UU 33/2014. Menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) untuk UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.
Tenggat tinggal hitungan minggu. Ini urutan kerja paling efisien bila Anda baru memulai hari ini.
UU 6/2023 mengubah cara sertifikasi halal dijalankan: proses lebih sederhana, ada jalur self-declare untuk UMK, dan Komite Fatwa Produk Halal. Ini konsekuensi praktisnya.
Sertifikasi halal adalah proses bertahap. Pahami urutan langkah, dokumen yang perlu disiapkan, dan peran tiap pihak dalam alur sertifikasi.
Titik kritis kehalalan bahan tidak selalu pada bahan itu sendiri, tetapi pada asal-usul dan prosesnya. Kenali empat contoh bahan dan cara menelusurinya.
Kewajiban sertifikasi halal sudah diatur. Bagi UMK, hambatan yang paling sering muncul justru sederhana: dokumen bahan dari pemasok yang sulit dilacak.
Sertifikasi halal bukan hanya kewajiban domestik. Bagi industri berorientasi ekspor, SJPH menjadi bagian dari kesiapan dokumen dan keterlacakan bahan.
"Kami sempat ditolak dua kali karena daftar bahan tidak lengkap. Setelah didampingi, prosesnya jalan dan sertifikat terbit dalam tujuh minggu. Yang paling membantu justru penjelasan kenapa suatu dokumen dibutuhkan."
"Produk kosmetik punya bahan yang jauh lebih rumit dari makanan. Tim IndoHalal memetakan titik kritis satu per satu dan menyiapkan pertanyaan yang harus kami ajukan ke pemasok. Itu menghemat berbulan-bulan."
"Kami mendaftarkan 42 anggota koperasi lewat jalur self-declare. Pendampingnya datang langsung ke sentra, jadi anggota tidak perlu bolak-balik. Semua selesai dalam satu bulan."
Untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan milik usaha mikro dan kecil, batasnya 17 Oktober 2026. Usaha menengah dan besar untuk kelompok yang sama sudah wajib sejak 17 Oktober 2024. Kelompok obat tradisional, suplemen, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan juga jatuh tempo 17 Oktober 2026.
Jalur reguler melibatkan pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan penetapan kehalalan oleh Komisi Fatwa MUI. Jalur self-declare (pernyataan halal) hanya untuk usaha mikro dan kecil dengan produk berisiko rendah dan bahan yang sudah pasti halal, diverifikasi oleh Pendamping PPH dan ditetapkan oleh Komite Fatwa Produk Halal.
Untuk jalur reguler, biaya permohonan layanan Rp300.000 (pendaftaran, pemeriksaan dokumen, dan penerbitan sertifikat Rp200.000; penetapan kehalalan Rp100.000), ditambah biaya pemeriksaan LPH yang besarnya bergantung pada jumlah fasilitas produksi, mandays, dan perjalanan. Untuk UMK jalur reguler, praktik umum total sekitar Rp650.000. Biaya ini dibayarkan ke BPJPH, terpisah dari jasa pendampingan kami.
Tidak. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI (jalur reguler) atau Komite Fatwa Produk Halal (self-declare). Peran kami adalah menyiapkan sistem, dokumen, dan pendampingan agar proses Anda lolos.
Bergantung kesiapan dokumen Anda. Jalur self-declare untuk UMK bisa selesai dalam 2โ4 minggu bila berkas lengkap. Jalur reguler umumnya 1,5โ3 bulan, dengan porsi waktu terbesar pada penyusunan daftar bahan dan penelusuran dokumen pendukung dari pemasok.
Sertifikat halal berlaku selama produk dan bahannya tidak berubah. Namun Anda wajib melaporkan setiap perubahan bahan, pemasok, atau proses produksi ke BPJPH, dan wajib memelihara SJPH. Perubahan yang tidak dilaporkan bisa membuat sertifikat gugur.
Bukan ilustrasi โ geser untuk melihat cuplikan tiap aplikasi dalam ekosistem, dari situs web sampai aplikasi di ponsel Anda.
Cek keaslian sertifikat, telusuri direktori produk halal, dan lanjutkan konsultasi Anda di mana saja.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.
