Industri dan Ekspor Halal: Peran Akreditasi LPH
Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal menentukan kapasitas layanan sertifikasi. Bagi industri berorientasi ekspor, ini menyangkut kecepatan dan jangkauan pasar.
Kabar kebijakan, panduan teknis, dan dinamika industri halal.
128 hasil
Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal menentukan kapasitas layanan sertifikasi. Bagi industri berorientasi ekspor, ini menyangkut kecepatan dan jangkauan pasar.
Kepka BPJPH 57/2021 menjadi acuan utama penerapan SJPH di sisi pelaku usaha. Isinya lima kriteria yang menentukan kesiapan Anda sebelum diperiksa.
Sertifikasi halal berjalan melalui urutan yang jelas: membangun SJPH, menyiapkan bahan, mendaftar ke BPJPH, diperiksa LPH, hingga fatwa dan sertifikat.
Titik kritis kehalalan jarang terlihat di nama bahan. Ia bersembunyi di media pertumbuhan, pelarut, dan sumber lemak yang tidak tercantum di label.
Kewajiban sertifikasi halal menuntut UMK menata bahan, proses, dan dokumen. Tiga hal ini yang paling sering menjadi hambatan di lapangan.
Ekspor produk halal bertumpu pada keterlacakan bahan. Artikel ini membahas titik kritis seperti taurin, pepsin, dan ragi serta kaitannya dengan kesiapan industri.
PP 42/2024 menggantikan PP 39/2021 dan mengatur ulang tata cara LPH serta auditor halal. Apa isinya dan apa akibat praktisnya bagi pelaku usaha?
Sertifikasi halal berjalan melalui tahapan yang berurutan: permohonan, pemeriksaan LPH, penetapan kehalalan, lalu penerbitan sertifikat oleh BPJPH.
Titik kritis kehalalan tidak selalu terlihat pada nama bahan. Artikel ini membedah empat bahan yang sering luput dan cara menelusuri asalnya.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.