UMK dan Sertifikasi Halal: Persoalan Biaya dan Kapasitas

Kewajiban sertifikasi halal berlaku bagi produk yang masuk dalam kelompok yang ditetapkan regulasi. Bagi usaha mikro dan kecil, kewajiban ini sering terasa berat bukan karena satu hal tunggal, melainkan karena beberapa persoalan muncul bersamaan. Artikel ini membahas persoalan khas UMK dalam memenuhi kewajiban tersebut, dengan berpijak pada regulasi yang berlaku.

Dasar kewajiban dan jalur yang tersedia

Kewajiban sertifikasi halal berakar pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi itu mengatur kewajiban sertifikasi, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, serta kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, proses sertifikasi disederhanakan. Regulasi ini memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) untuk UMK dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal. Bagi UMK, skema ini menjadi jalur yang lebih ringkas dibanding prosedur reguler.

Kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021, yang kemudian diubah dengan KMA 944/2024. Sementara itu, tata cara penyelenggaraan, termasuk pendirian dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal serta pengangkatan Auditor Halal, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 sebagai pengganti PP 39/2021.

Persoalan pertama: keterlacakan bahan

Persoalan paling mendasar bagi UMK adalah mengetahui asal bahan yang dipakai. Banyak bahan tidak menyatakan sumbernya secara eksplisit di kemasan. Beberapa contoh menunjukkan mengapa hal ini penting.

• Karmin atau cochineal (E120). Pewarna merah alami dari serangga cochineal. Statusnya syubhat karena ulama berbeda pandangan. Bahan ini lazim dipakai pada minuman berwarna merah, permen, lipstik, yogurt buah, dan produk daging olahan. Alternatifnya antara lain pewarna merah nabati seperti bit, anthocyanin, atau likopen.
• Taurin. Asam amino pada minuman berenergi. Kini umumnya sintetis, namun secara historis berasal dari empedu sapi. Statusnya tergantung sumber. Taurin sintetis yang telah tersertifikasi halal menjadi pilihan yang lebih jelas.
• Whey dan kaseinat. Turunan susu yang sendirinya halal, tetapi proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani. Statusnya tergantung sumber. Produsen yang mencantumkan penggunaan rennet mikrobial atau rennet hewani bersertifikat halal memberi kepastian lebih besar.
• Albumin dari putih telur. Umumnya halal, tetapi tetap perlu diverifikasi bebas campuran non-halal. Pastikan label menyebutkan "egg albumin" atau "albumen" secara eksplisit.

Bagi UMK, kesulitan muncul ketika pemasok tidak dapat memberikan keterangan sumber bahan. Tanpa keterangan itu, penyusunan dokumen menjadi tersendat.

Persoalan kedua: dokumen pemasok

Skema apa pun, termasuk pernyataan halal, memerlukan dukungan dokumen mengenai bahan yang digunakan. UMK sering bergantung pada pemasok kecil yang tidak memiliki sertifikat halal atas bahan yang dijualnya. Permintaan keterangan tambahan dari pemasok bisa memakan waktu, sementara kegiatan usaha harus tetap berjalan.

Persoalan ini bersifat praktis: UMK perlu mengenali bahan mana yang benar-benar menjadi titik kritis, lalu memusatkan perhatian pada bahan tersebut. Tidak semua bahan memerlukan penelusuran yang sama mendalam.

Persoalan ketiga: kapasitas personel

Penyelenggaraan jaminan produk halal menuntut adanya personel yang memahami kriteria dan mampu menjalankan sistem di tingkat usaha. Pada usaha mikro dan kecil, tugas ini sering dirangkap oleh pemilik atau satu orang karyawan. Akibatnya, penyiapan dokumen dan penelusuran bahan berjalan tidak konsisten.

Kebutuhan akan personel yang memahami sistem ini sejalan dengan ketentuan mengenai penyelia halal. Ketersediaan orang yang kompeten di dalam usaha menjadi faktor yang menentukan kelancaran proses.

Persoalan keempat: biaya dan waktu

Data rujukan tidak memuat nominal biaya maupun kuota program. Karena itu, pembahasan mengenai biaya sebaiknya diarahkan pada hal yang dapat dikendalikan UMK: memilih jalur yang sesuai dengan skala usaha, menyiapkan dokumen sejak awal, dan menghindari pengulangan pemeriksaan akibat data yang tidak lengkap.

Skema pernyataan halal untuk UMK yang berisiko rendah memberi jalur yang lebih ringkas. Namun jalur ini tetap menuntut kesiapan bahan dan dokumen. Skema yang lebih ringkas tidak menghapus kewajiban untuk memastikan bahan yang dipakai jelas asalnya.

Langkah yang masuk akal bagi UMK

1. Daftar seluruh bahan yang dipakai, termasuk bahan tambahan dan bahan pembantu.
2. Tandai bahan yang berpotensi menjadi titik kritis, misalnya pewarna, turunan susu, dan bahan hewani.
3. Minta keterangan tertulis dari pemasok mengenai asal bahan, lalu simpan sebagai dokumen.
4. Untuk bahan yang statusnya syubhat atau tergantung sumber, pertimbangkan alternatif yang lebih jelas asalnya.
5. Tunjuk satu orang yang bertanggung jawab menjaga dokumen dan konsistensi praktik.
6. Tentukan jalur sertifikasi sesuai skala dan risiko produk.

Perlu dicatat bahwa penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, tugas UMK adalah menyiapkan bukti dan sistem yang dapat diperiksa, bukan menetapkan status kehalalan produknya sendiri.

Penutup

Persoalan UMK dalam sertifikasi halal umumnya bertumpuk pada tiga hal: keterlacakan bahan, kelengkapan dokumen pemasok, dan kapasitas personel. Regulasi telah menyediakan jalur yang lebih ringkas bagi UMK, tetapi kesiapan internal tetap menjadi penentu. Bagi usaha yang ingin menata kriteria sistem jaminan produk halal secara bertahap, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH untuk mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, dan audit internal dalam satu aplikasi.