Panduan Teknis Sertifikasi Halal: Langkah demi Langkah

Sertifikasi halal adalah proses bertahap yang melibatkan pelaku usaha, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan BPJPH. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi dasar kewajibannya, sedangkan UU 6/2023 menyederhanakan sebagian alur, termasuk memperkenalkan skema pernyataan halal untuk UMK. Artikel ini memandu urutan teknisnya agar pelaku usaha tahu apa yang harus disiapkan di tiap tahap.

Tahap 1: Menyiapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Sebelum mengajukan sertifikasi, perusahaan perlu memiliki SJPH yang berjalan. Acuan utamanya adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang telah diubah dengan Kepka 20/2023. Dokumen ini memuat lima kriteria yang harus dipenuhi:

• Komitmen dan tanggung jawab — kebijakan halal tertulis dan penetapan personel yang menjalankan sistem.
• Bahan — daftar bahan yang dipakai beserta status kehalalannya, termasuk bahan bantu dan bahan tambahan.
• Proses produk halal — alur produksi yang memastikan tidak ada kontaminasi dari bahan atau lini yang tidak halal.
• Produk — kesesuaian produk akhir dengan klaim yang diajukan.
• Pemantauan dan evaluasi — audit internal dan tindak lanjut atas temuan.

Kelima kriteria ini bukan formalitas. LPH akan memeriksa bukti penerapannya, bukan hanya keberadaan dokumen.

Tahap 2: Menelusuri bahan dan titik kritis

Inti teknis sertifikasi ada pada penelusuran bahan. Setiap bahan perlu diketahui asalnya dan status kehalalannya. Beberapa bahan bersifat umumnya halal namun tetap perlu verifikasi, seperti ragi yang media pertumbuhannya harus dicek dan albumin dari putih telur yang harus dipastikan bebas campuran non-halal. Bahan lain statusnya bergantung pada sumber, misalnya pepsin yang dapat berasal dari lambung babi atau sapi, dan daging hasil pemisahan mekanis (MSM) yang berisiko bercampur dari berbagai jenis hewan.

Untuk bahan yang statusnya bergantung sumber, pelaku usaha perlu menyiapkan alternatif atau bukti asal. Pepsin dari lambung sapi bersertifikat halal atau enzim protease mikrobial dapat menjadi pilihan. Untuk MSM, jaminan lini produksi khusus halal dan sertifikat dari rumah potong hewan bersertifikat menjadi syarat yang perlu ditelusuri.

Tahap 3: Menyiapkan dokumen dan mendaftar

Setelah SJPH berjalan dan bahan tertelusur, pelaku usaha menyiapkan berkas pendaftaran. Jenis layanan, persyaratan, jangka waktu, dan tarif mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH, yang mencabut Kepka 120/2022. Keputusan ini menetapkan 27 jenis layanan, termasuk penerbitan sertifikat halal dan kode fasilitasi. Pelaku usaha sebaiknya memeriksa persyaratan pada jenis layanan yang sesuai dengan skalanya sebelum mengirim berkas.

Tahap 4: Pemeriksaan oleh LPH

Berkas yang lengkap akan diteruskan ke LPH untuk pemeriksaan. LPH memeriksa kesesuaian antara dokumen SJPH dan praktik di lapangan, termasuk menelusuri titik kritis bahan dan proses. Temuan pada tahap ini umumnya berupa ketidaksesuaian dokumen atau bukti yang belum lengkap. Pelaku usaha perlu menindaklanjutinya sebelum proses berlanjut.

Tahap 5: Penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat

Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Pelaku usaha tidak dapat menyatakan produknya halal secara definitif sebelum melalui tahap ini, dan karena itu klaim halal sebaiknya ditahan sampai sertifikat terbit.

Tahap 6: Menjaga sistem setelah sertifikat terbit

Sertifikat bukan titik akhir. SJPH harus tetap dipelihara, termasuk pemantauan dan evaluasi berkala. Perubahan bahan, pemasok, atau lini produksi perlu dicatat dan dinilai dampaknya terhadap status halal produk. Audit internal membantu memastikan sistem masih layak sebelum diperiksa pihak luar pada siklus berikutnya.

Ringkasan urutan

1. Bangun SJPH sesuai lima kriteria Kepka 57/2021.
2. Telusuri bahan dan titik kritis, siapkan bukti asal.
3. Siapkan berkas dan daftar sesuai layanan pada Kepka 243/2025.
4. Jalani pemeriksaan oleh LPH dan tindak lanjuti temuan.
5. Tunggu penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH.
6. Pelihara sistem dan lakukan evaluasi berkala.

Setiap tahap saling bergantung. Kelemahan pada penelusuran bahan biasanya baru terlihat saat pemeriksaan LPH, sehingga penyiapan di awal menentukan kelancaran keseluruhan proses. Untuk mengelola kelima kriteria SJPH dalam satu tempat, mulai dari kebijakan halal hingga audit internal, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang dapat membantu pelaku usaha memetakan kesiapan sertifikasi secara bertahap.