Alur Sertifikasi Halal Tahap demi Tahap untuk Pelaku Usaha

Sertifikasi halal bukan pemeriksaan mendadak. Ia berjalan melalui urutan tahap yang dapat Anda antisipasi. Dengan memahami alurnya, Anda bisa menyiapkan bahan, dokumen, dan personel sebelum auditor masuk.

Berikut urutan tahapnya, dari penyiapan internal sampai sertifikat diterbitkan.

1. Menentukan jalur sertifikasi

Langkah pertama adalah memastikan jalur mana yang sesuai dengan skala dan risiko produk Anda. UU 6/2023 menyederhanakan proses sertifikasi dan memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) bagi usaha mikro dan kecil. Jalur reguler berlaku untuk pelaku usaha lain. Pemilihan jalur menentukan siapa yang memeriksa, berapa lama prosesnya, dan dokumen apa yang perlu Anda siapkan.

2. Menyiapkan Sistem Jaminan Produk Halal

Sebelum mengajukan permohonan, bangun dulu sistem internalnya. Dalam praktik, sistem ini mencakup kebijakan halal, daftar bahan yang dipakai, daftar pemasok, prosedur produksi, dan penunjukan personel yang bertanggung jawab. Dokumen inilah yang nanti ditelaah pada tahap pemeriksaan.

3. Mengajukan permohonan

Permohonan diajukan kepada BPJPH. Pada tahap ini, kelengkapan dokumen menjadi penentu apakah berkas dapat diproses lebih lanjut atau perlu dilengkapi. Semakin rapi sistem yang Anda bangun di tahap kedua, semakin sedikit bolak-balik yang terjadi di tahap ini.

4. Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal

Berkas yang dinyatakan lengkap akan diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ditetapkan. LPH adalah lembaga yang harus terakreditasi, dan akreditasinya mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012. Standar ini mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan LPH.

Tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH diatur dalam PP 42/2024, yang menggantikan PP 39/2021. Pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal juga diatur dalam peraturan yang sama.

Untuk pedoman akreditasi LPH, termasuk persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian, acuannya adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025.

Apa yang diperiksa di lapangan

Auditor menelusuri bahan dan proses. Beberapa titik kritis yang sering muncul dalam daftar bahan:

• Pepsin. Enzim pencerna protein dari lambung babi atau sapi, dipakai pada industri keju dan farmasi. Statusnya bergantung pada sumber. Alternatifnya adalah pepsin dari lambung sapi bersertifikat halal, atau enzim protease mikrobial sebagai pengganti.
• Daging hasil pemisahan mekanis (MSM). Daging sisa tulang yang diekstraksi mesin, berisiko campuran dari berbagai jenis hewan. Alternatifnya adalah produk daging olahan dengan jaminan lini produksi khusus halal dan sertifikat dari rumah pemotongan hewan bersertifikat.
• Enzim mikrobial pengolahan pangan. Kategori luas enzim (amilase, protease, lipase) yang bisa bersumber mikrobial, nabati, atau hewani. Alternatifnya adalah enzim mikrobial hasil fermentasi bersertifikat halal, dengan dokumen sumber dari pemasok.
• Gliserin atau gliserol (E422). Pelembap serbaguna yang bisa berasal dari minyak sawit atau lemak babi. Alternatifnya adalah gliserin nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit atau kelapa.

Perhatikan bahwa kategori-kategori ini berstatus tergantung sumber. Yang menentukan bukan namanya, melainkan asal bahan dan bukti dokumen yang menyertainya.

5. Sidang fatwa

Setelah pemeriksaan selesai, hasilnya dibahas pada sidang fatwa. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Perlu ditegaskan: lembaga pemeriksa tidak menetapkan halal atau haram, dan pelaku usaha tidak menetapkannya sendiri.

6. Penerbitan sertifikat

Sertifikat hanya diterbitkan oleh BPJPH. Setelah sertifikat terbit, kewajiban Anda tidak berhenti. Sistem yang sudah dibangun harus dijalankan terus, karena perubahan bahan atau pemasok dapat memengaruhi status produk.

Menyiapkan diri sebelum memulai

Dari enam tahap di atas, tahap yang paling menentukan adalah yang kedua. Sebagian besar keterlambatan berasal dari sistem yang belum rapi, bukan dari regulasinya. Karena itu, mulailah dari daftar bahan dan daftar pemasok, lalu pastikan setiap bahan punya dokumen sumber yang jelas.

Jika Anda ingin mengelola kriteria sistem jaminan produk halal secara terpusat, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH untuk menata kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH dalam satu aplikasi.